Perbatasan Kalimantan Perlu 20 Pos Baru

Reporter

Editor

Senin, 29 September 2008 16:49 WIB

TEMPO Interaktif, SAMARINDA: Perbatasan Kalimantan Timur dan Serawak, Malaysia perlu penambahan 20 pos pantau baru. Permintaan Komando Resort Militer (Korem) 091 Aji Suryanata Kesuma ini dikarenakan semakin maraknya kegiatan illegal logging yang terjadi terjadi di sepanjang garis perbatasan negara.Komandan Korem 091, Kolonel Infanteri Ibrahim Saleh mengatakan idealnya jarak antar pos di perbatasan sekitar 5 kilometer untuk memudahkan koordinasi. Dengan pos yang ada dan diperparah medan berupa bukit dan hutan sangat menyulitkan untuk menjangkau seluruh kawasan perbatasan.Dikatakan Ibrahim, pertengahan September tadi pihaknya berhasil menangkap pelaku pencurian kayu di kawasan perbatasan. Dua warga Philipina sebagai pelaku ditahan dan sebuah alat berat disita."Saya curiga masih banyak lokasi lain yang menjadi ajang penjarahan, karena mereka (penjarah) tahu pengamanan kami terbatas," kata Ibrahim.Garis perbatasan Kalimantan Timur - Serawak membentang sepanjang 1.034 kilometer di Kabupaten Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Setiap pos dijaga satu pleton atau 30 personel.Firman Hidayat

Berita terkait

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

5 September 2023

Finlandia Uji Coba Paspor Digital ke Inggris, Pertama Kali di Dunia

Uji coba paspor digital diberlakukan ke beberapa kota di Inggris, yakni London, Edinburgh, atau Manchester. Diusulkan untuk negara-negara Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

28 Desember 2022

Refleksi BNPP di 2022: Pemerataan Pembangunan Perbatasan Negara

Pembangunan telah dijalankan di berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, kelistrikan, hingga kualitas lingkungan.

Baca Selengkapnya

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

22 Oktober 2022

Ini Letak Geografis dan Astronomis Indonesia Beserta Pengaruhnya

Berikut letak geografis dan astronomis Indonesia serta pengaruhnya yang berdampak pada kondisi iklim, zona waktu sampai potensi bencana alam.

Baca Selengkapnya

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

5 Agustus 2022

BNPP Gelar Rakordal Konsolidasi Pengelolaan Perbatasan Negara

Presiden mengamanatkan untuk mengambil langkah-langkah kongkret dalam pengelolaan perbatasan negara.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

12 September 2021

Mahfud Md Minta Pemerintah Daerah Waspadai Kriminalitas di Kawasan Perbatasan

Mahfud Md meminta pemerintah daerah untuk mewaspadai tindakan kriminal di pos lintas batas negara (PLBN).

Baca Selengkapnya

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

9 Juni 2021

BPKN Ungkap Pintu Masuk Produk Impor Terbuka Lebar di Daerah Ini

BPKN menyatakan pintu masuk produk luar negeri (impor) ke Provinsi Kepri sangat terbuka lebar

Baca Selengkapnya

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

6 Mei 2021

Petani Belgia Tidak Sengaja Pindahkan Patok Perbatasan Negara dengan Prancis

Seorang petani Belgia memindahkan batu patok perbatasan berusia 200 tahun sejauh 2 meter ke wilayah Prancis dan memperluas luas wilayah Belgia.

Baca Selengkapnya

Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

13 April 2021

Lebanon Akan Klaim Perairan Kaya Gas yang Disengketakan dengan Israel

Perdana menteri sementara Lebanon menandatangani draf dekrit untuk memperluas klaim wilayah perairan kaya gas yang disengketakan dengan Israel.

Baca Selengkapnya

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

21 April 2020

Cegah Penyebaran Covid-19, NTT Tutup Pos Perbatasan Negara

Menangkal Covid-19, NTT tutup perbatasan negara untuk perlintasan orang, tapi tidak untuk lalu lintas angkutan logistik.

Baca Selengkapnya

Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

11 Maret 2020

Mahfud Md Jelaskan Dana Rp 24,3 Triliun untuk Daerah Perbatasan

Dibandingkan dengan Papua, menurut Mahfud Md pembangunan daerah perbatasan harus teritegrasi antarkementerian/lembaga.

Baca Selengkapnya