Pemungutan Suara Pemilu 2009 Memakan Waktu Lebih Lama

Reporter

Editor

Minggu, 7 September 2008 21:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemungutan suara dalam pemilu 2009 diperkirakan lebih lama dibanding pemilu sebelumnya. Alasannya, pemilih perlu mengamati dan mengingat foto calon legislator yang terpampang di papan tempat pemungutan suara maupun bilik suara sebelum memberi tanda pada surat suara. "Pemilih harus perhatikan foto caleg dari 44 partai," kata anggota Bawaslu Wahidah Suaib saat dihubungi Tempo, Minggu (7/9). Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta efisiensi biaya pemilu. Salah satu caranya adalah penghematan biaya dan perubahan desain surat suara.

Wahidah mengatakan pemberian suara pemilu mendatang berorientasi ke calon legislator bukan partai politik. Sehingga, KPU bisa mengkampanyekan memilih calon legislator artinya sama dengan memilih partai tertentu. Namun, Undang-undang Pemilu Legislatif memberi peluang pemungutan suara dengan menandai partai, nomor urut calon legislator, serta nama calon legislator. Pemberian tanda itu, kata dia, hanya satu kali. "Kami harap KPU mau mengkampanyekan asas proporsionalitas terbuka terbatas dengan menandai nomor urut atau nama caleg," ujarnya.

Menurut dia, efisiensi harus disikapi KPU dengan mengubah spesifikasi kertas suara. Ketebalan kertas suara pemilu mendatang tidak harus sama dengan pemilu 2004. Selain itu, foto calon legislator tidak perlu dicantumkan di surat suara. Foto yang masuk dalam surat suara, dia melanjutkan, hanya calon anggota DPD. "Kertas suara hanya memuat logo dan nama partai serta nomor urut dan nama caleg," katanya.

Foto calon legislator, kata dia, hanya ditempel di papan pengumuman di setiap TPS dan bilik suara. Sehingga pemilih harus benar-benar mengamati foto calon legislator yang akan dipilih. Selain itu, setiap TPS akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 500 orang pemilih. Padahal, setiap TPS hanya memfasilitasi 300 orang pemilih pada pemilu 2004. "Waktu pemberian tanda dan pemungutan suara akan lebih lama," katanya.

Kurniasih Budi

Berita terkait

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

1 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

3 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

4 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

5 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

5 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

7 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

8 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

9 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya