TEMPO Interaktif, Jakarta:Majelis banding Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengurangi vonis terhadap Rusdihardjo menjadi 1 tahun enam bulan. Menurut Madya Suhadja, juru bicara Pengadilan Tinggi Jakarta, pengurangan hukuman terhadap mantan Duta Besar RI untuk Malaysia itu karena Rusdihardjojuga bekas Kepala Polisi RItelah berjasa bagi negara. Selain itu, Rusdihardjo hanya meneruskan kebijakan yang dilakukan duta besar sebelumnya. Karena itu, vonis dikurangi enam bulan menjadi 1,5 tahun, ujar Madya saat dihubungi Tempo, Rabu (3/9).Rusdihardjo didakwa bersama mantan Kepala Bidang Imigrasi Kedutaan Besar RI di Malaysia, Arihken Tarigan, dalam kasus pemberlakuan tarif ganda pada pengurusan dokumen keimigrasian di Kedutaan Besar RI di Malaysia. Keduanya diduga terlibat dalam pungutan liar dalam biaya kepengurusan dokumen keimigrasian. Tapi, sebagian hasilnya tidak diserahkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak. Dalam kasus ini kerugian negara diduga mencapai Rp 15 miliar. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya menuntut Rusdihardjo 2,5 tahun penjara dan Arihken 3 tahun penjara. Pada 11 Juni 2008, Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi memvonis Rusdihardjo dua tahun. Rusdihardjo dikenai denda Rp 100 juta atau hukuman pengganti selama dua bulan penjara. Serta, diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 815 juta. Sedangkan Arihken divonis empat tahun penjara. Madya mengatakan, kasus tersebut telah diputus pada pekan lalu oleh majelis hakim yang diketuai hakim Miswari Ismiati. Menurut Madya, selain telah berjasa bagi negara, pengurangan hukuman tersebut karena fisik Rusdihardjo yang sudah tua. Rusdihardjo, kata Madya, juga telah berjasa karena pernah menurunkan bea pengurusan visa. Berbeda dengan Rusdihardjo, vonis terhadap Arihken ditambah menjadi lima tahun. Madya mengatakan, Arihken dinilai lebih mengetahui dan berperan dalam kasus pemberlakuan tarif ganda pada pengurusan dokumen keimigrasian ini. Adapun Warsito Sanyoto, pengacara Rusdihardjo, mengatakan belum mengetahui vonis banding tersebut. Kendati begitu, dia menyatakan bersyukur atas pengurangan hukuman terhadap kliennya. Selama sidang tidak ada bukti pendukung bahwa klien kami menerima uang dalam pemberlakuan tarif tersebut, ujarnya saat dihubungi, Rabu (3/9). Secara fisik klien kami tidak pernah menerima uang tersebut. Warsito menilai, pengurangan vonis tersebut tepat dengan melihat kondisi fisik kliennya. Meski sebenarnya kami berharap vonisnya bebas, kata dia. Sukma Loppies