TEMPO Interaktif, Samarinda:Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur bersama Pemerintah daerah telah menyetujui alokasi dana pemilihan gubernur putaran kedua senilai Rp125 miliar. Menurut Ketua DPRD Kaltim, Herlan Agussalim alokasi ini merupakan tugas pemerintah untuk menyiapkan dana bagi penyelenggara pemilihan kepala daerah.Herlan menjelaskan, alokasi dana ini bukan sebagai bentuk persetujuan digelarnya putaran kedua, karena kasus pilkada di Kaltim masih dalam proses hukum. "Kalau toh nanti tak jadi digelar, uangnya dikembalikan ke kas daerah, kami hanya menyiapkan saja," kata Herlan. Seperti diberitakan sebelumnya, KPUD menyatakan akan melaksanakan pilkada putaran kedua mengaju pada UU 12 Tahun 2008 dan melaksanakan putaran kedua. Padahal DPRD sudah mengingatkan agar KPU mengacu pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 sejak awal hingga akhir. "Ini sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA)," ujar Herlan. Atas keputusan KPU itu, Awang Faroek Ishak kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pilkada itu protes. Awang mengirimkan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda. Jadwal sidang perdana digelar besok. Adapun rivalnya, pasangan Achmad Amins dan Hadi Mulyadi semakin yakin pilkada putaran kedua bakal digelar. "Tak mungkin dibatalkan putaran kedua, tunggu saja hasil di pengadilan," kata Achmad Amins saat ditemui usai menghadiri pawai peringatan HUT RI ke-63 di Samarinda.Firman Hidayat