TEMPO Interaktif, Aceh:Proses demiliterisasi dan penggudangan senjata oleh GAM yang akan dimulai 9 Pebruari mendatang diyakini diyakini TNI akan berlangsung lancar. Karena hal itu tercantum jelas dalam isi perjanjian damai penghentian permusuhan antara Pemerintah RI dan GAM 9 Desember lalu. "Saya yakin GAM akan melakukannya. Kalau tidak itu bukan GAM, tapi pengkhianat perdamaian," ungkap Danrem 011/Lilawangsa, Kolonel Inf AY Nasution di depan tokoh dan masyarakat Aceh di Kabupaten Bireuen. Nasution dalam acara sosialisasi perjanjian damai dengan masyarakat Bireuen yang berlangsung di pendopo bupati setempat - sekitar 220 kilometer arah timur Banda Aceh - meminta kepada masyarakat untuk tetap sabar. Proses damai yang baru berjalan sebulan, katanya, tidak mungkin bisa merubah secara total situasi keamanan di Aceh. "Tidak bisa begitu damai langsung semua berhenti," katanya. Danrem yang pernah menjabat tiga kali sebagai Asisten Operasi, masing-masing di Kostrad dan Kodan I/BB juga mengajak pekerja pers untuk ikut membantu mempertahankan situasi damai dengan tidak melansir pernyataan-pernyataan keras dari pihak manapun. Selama ini, nilainya, masih ada media yang beredar di Aceh membuat berita-berita yang cenderung provokatif dan berpelung untuk menimbulkan sikap saling curiga antara TNI/Polri dan GAM. Perjanjian damai yang tercipta antara Pemerintah RI dan GAM, sebut Danrem, merupakan anugerah bagi segenap masyarakat Nangroe Aceh Darussalam. Semua hal yang diatur dalam UU NAD sudah memberikan pelung seperti sebuah negara. "Kalaupun merdeka, barang kali tidak seperti yang sudah diberikan pemerintah sekarang. Karena pertikaian perebutan kekuasaan pasti akan terjadi," katanya. Untuk itu, masyarakat Aceh diharapkan bisa perjanjian damai tersebut agar tetrap terawat dan terpelihara dengan baik. Dengan begitu, situasi damai di Aceh akan terus berlangsung. "Jangan ada yang mendorong masyarakat untuk bergerak ke sana kemari dan melakukan ini itu yang bertujuan untuk berhadapan dengan aparat. Jangan paksa aparat untuk menggunakan senjata," tegasnya. Di kahir pernytaannya, Kolonel AY Nasution mengingatkan, satu hal yang menjadi larangan paling keras dalam perjanjian damai adalah untuk tidak melakukan penembakan dan penggunaan senjata. Seluruhnya, ada sekitar 18 larangan yang diatur secara jelas. Yang lainnya seperti tidak melakukan penyiksaan, penyerangan, perampasan, pengeboman, teror, pelecehan, penggeledahan secara tidak sah, penangkapan tanpa proses hukum dan beberapa tindakan lainnya. Bupati Bireuen, Mustafa A Geulanggang menyatakan, kesenangan masyarakatnya pada dunia sepak bola telah dimanfaatkan dengan baik sebagai media sosialisasi perjanjian damai. Setiap turnamen sepak bola yang diadakan di daerah tersebut, terus diisi dengan kegiatan sosialisasi. Tindakan ini menjadi salah satu terobosan baru yang dilakukan pemerintah daerah di Aceh untuk menyampaikan butir-butir isi perjanjian penghentian permusuhan antara Pemerintah dan GAM langsung ke masyarakat bawah. Sementara itu, situasi keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam paska penyerangan terhadap pasukan TNI dari Yonif Linud 431/Kostrad dan menewaskan Prada Warsono di kawasan Lokop, Aceh Timur Selasa (14/1) tetap tenang. Kehidupan masyarakat di sejumlah kabupaten dan di sekitar kawasan tempat kejadian tetap berlangsung sebagaimana biasa. Zainal Bakri --- Tempo News Room