TEMPO Interaktif, Tidung Pale:Sistem pemerintahan kabupaten pemekaran Tana Tidung, Kalimantan Timur, belum berfungsi secara maksimal akibat terbentur masalah keterbatasan sarana dan prasarana setempat.Warga pun bingung saat memilih mengurus administrasi dan kependudukan, antara kabupaten pemekaran atau Kabupaten Bulungan. "Kami tidak tahu harus mengurus di mana, di Bulungan atau di kabupaten yang baru," kata tokoh suku Dayak Brusu, Angan Gani.Menurut Gani, di Kabupaten Tana Tidung belum tersedia struktur pemerintahan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, Penjabat Bupati Tana Tidung jarang berada di tempat tugasnya. "Penjabat bupati yang baru jarang terlihat. Kami malahan tidak pernah melihat wajahnya," tuturnya.Jika harus mengurus ke Bulungan, lanjut Gani, membutuhkan jarak tempuh 5 jam melalui perjalanan darat. Itu pun belum tersedia sarana jalan perbatasan yang memadai untuk transportasi kendaraan umum. "Harus mengendarai kendaraan off road. Kami tidak punya kendaraan seperti itu," tukasnya.Penjabat Bupati Tana Tidung, Anwar Zaini, mengatakan tengah membentuk struktur organisasi pemerintahan untuk layanan publik pada masyarakat. Usulan tersebut tengah menunggu persetujuan dari Gubernur Kaltim. "Pertengahan Maret sudah dilantik struktur organisasi pemerintahan Tana Tidung. Mereka langsung bisa bekerja," paparnya.Tana Tidung merupakan kabupaten pemekaran wilayah Bulungan dengan jumlah penduduk 18 ribu jiwa, terdiri dari Kecamatan Sesayap, Sesayap Ilir, Tana Merah dan Tidung Pale. Kabupaten ke-14 Kaltim ini baru berusia 3 bulan semenjak memperoleh pengesahan dari Presiden.SG Wibisono