TEMPO Interaktif, Serang:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten meragukan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2006 yang disampaikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah."Kami meragukan validitas laporan itu karena tidak sesuai dengan data yang ada kondisi di lapangan," kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Banten Ediyansyah Rahman, Kamis (28/6)Soal laporan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) misalnya, Ratu Atut mengklaim telah mencapai 5.53 persen. "Informasi yang kami dapat dari Kantor BPS Banten, kami menemukan fakta yang cukup memprihatinkan. Sektor yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Banten justru pertumbuhannya sangat jauh dari LPE yang diklaim Gubernur," katanya.Berdasarkan data BPS, kata Ediyansyah, sektor pertanian hanya tumbuh 1,1 persen, perikanan 11,35 persen, tanaman dan bahan makanan minus 5,23 persen, peternakan minus 1,57 persen dan sektor kehutanan minus 0,26 persen.Dia mentatakan sektor-sektor unggulan yang diungkapkan Gubernur belum dapat sepenuhnya menjelaskan pertumbuhan sektor lain yang sesungguhnya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat Banten yang basis mata pencahariannya bertumpu pada sektor pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan dan jasa.Padahal, menurutnya, pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Banten telah merealisasikan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya untuk mengintervensi dan memacu sektor-sektor tersebut melalui program peningkatan kualitas dan pertumbuhan ekonomi, maupun program peningkatan sarana dan prasarana ekonomi kawasan.Dengan gambaran seperti itu, menurutnya, sektor yang menjadi kebijakan Gubernur Banten selama tahun 2006 dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat pertumbuhannya jauh dari harapan, sementara sektor lain yang bukan menjadi kebijakan APBD Banten tahun 2006, karena bersifat alamiah, pertumbuhannya mengalami peningkatan pesat."Bagi kami, maraknya perumahan dan gedung lainnya di Banten serta meningkatnya jumlah pengangkutan rel dan tingginya penggunaan telepon seluler, sama sekali bukanlah capaian kinerja langsung kebijakan Pemprov Banten," tegasnya.Faidil Akbar