Warga Akan Adukan Perusahaan Tambak ke Komnas HAM

Reporter

Editor

Selasa, 5 Juni 2007 04:18 WIB

TEMPO Interaktif, Bandar Lampung:Warga desa Sungai Nibung, Kecamatan Gedong Meneng, di Kabupaten Tulang Bawang akan mengadukan intimidasi dan pengusiran perusahaan tambak udang PT. Central Pertiwi Bahari ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Menurut warga, perlakuan perusahaan tambak tersebut telah menghilangkan sebagian hak asasi manusia mereka. "Kami kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan serta rasa aman", kata Wahyu salah seorang warga dusun Kerawang Baru, Senin (04/06).Selain itu, anak-anak di desa tersebut kesulitan untuk menuju ke sekolah. Mereka harus berjalan kaki cukup jauh. Pasalnya, kampung mereka terisolasi oleh parit yang dibuat perusahaan tambak tersebut. "Kendaraan roda dua tidak bisa keluar kampung. Anak-anak terpaksa berjalan kaki 5-7 kilometer untuk belajar," ujarnya.Wahyu menuturkan, saat ini sedikitnya tanaman karet dan sawit warga yang berusia 1-2 tahun dirusak. Kebun karet dan sawit seluas 20 hektar milik warga dirusak dengan alat berat milik PT Central Pertiwi Bahari. "Padahal kami belum terima ganti rugi," katanya.Warga juga akan kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bandar Lampung dengan masa yang lebih besar. Keresahan melanda sekitar 21 ribu warga desa karena terancam terusir dari desanya. Tuntutannya, mendesak PT. Central Pertiwi Bahari menghentikan seluruh aktifitas pengukuran dan pembangunan instalasi tambak. "Sampai pembicaraan dengan warga selesai tanpa ada intimidasi dari pihak manapun," kata Suyono, warga Sungai Nibung lainnya.Sementara itu sebanyak 25 warga yang melarikan diri ke Bandar Lampung hari ini kembali ke kampungnya dengan diantar lima orang mahasiswa. Ke-25 warga tersebut diangkut dengan sebuah bus. Rencananya mahasiswa akan membangun posko untuk membantu warga yang terintimidasi.Para warga tersebut lari dari kampungnya karena diintimidasi oleh beberapa orang tidak dikenal. "Setiap malam ada saja orang tidak dikenal mendatangi rumah kami untuk menanyakan status tanah," kata Suyono. Menurut Suyono, seluruh warga akan mempertahankan sampai titik darah penghabisan.Menanggapi rencana pengaduan warga ke Komnas HAM, asisten Wakil Direktur PT. Central Pertiwi Bahari Taufik Slamet memilih diam. "Saya tidak bisa berkomentar. Silahkan Tanya ke pak Rizal," kata Taufik. Pak Rizal yang dimaksud adalah Rizal I. Sahab, Direktur Corporat Comunication Citraproteina Prima, pemilik baru tambak udang Dipasena. Nurochman

Berita terkait

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

23 November 2018

Anies Baswedan Janji Audit Pembebasan Lahan di Kampung Baru

Anies Baswedan telah mengunjungi permukiman penduduk di di Kampung Baru, Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur pada 21 November 2018.

Baca Selengkapnya

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

30 Agustus 2018

Anak Buah Jadi Tersangka, Anies Baswedan: Dia Masih Kepala Dinas

Anies Baswedan menyatakan akan patuh jika ada aturan yang mengharuskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Teguh Hendarwan dinonaktifkan.

Baca Selengkapnya

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

19 Desember 2017

Sengketa KAI-Kemenhub, BPN Ukur Ulang Lahan di Stasiun Depok Baru

Berulang kali disengketakan KAI dan Kemenhub, BPN berencana mengukur lahan seluas 7.000 meter persegi, yang berada di Stasiun Depok Baru.

Baca Selengkapnya

Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

23 Mei 2017

Pemilik Lahan Menutup Gerbang, Aktivitas Lotte Mart Bekasi Lumpuh  

Gerbang pusat perbelanjaan Lotte Mart di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diblokade orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

11 April 2017

Masyarakat Menang Perkara Lahan Melawan TNI AL

Dalam proses persidangan, masyarakat berhasil memenangkan perkara atas tanah seluas 117 hektare melawan TNI AL Lantamal 1 Belawan.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

11 Maret 2017

Jaksa Agung Bantu Tri Rismaharini Hadapi Sengketa Pemkot Surabaya

Jamdatun memerintahkan Jaksa Pengacara Negara untuk membuat kajian hukum untuk menentukan langkah yang bisa ditempuh Pemkot Surabaya.

Baca Selengkapnya

Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

23 Februari 2017

Masyarakat Klaim Lahan di Kawasan Taman Nasional Bromo  

Sebanyak 12 warga sekitar kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengklaim lahan di dalam kawasan seluas sekitar 12 hektare.

Baca Selengkapnya

Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

18 Januari 2017

Kalah di Pengadilan, Petani Ini Dibui 8 Tahun Denda Rp 10 M

Para petani mengaku telah menggarap tanah itu sejak 1967,
ketika HGU lahan selesai dikelola oleh NV Seketjer Wriginsari.

Baca Selengkapnya

Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

18 Januari 2017

Konflik Lahan di Manggarai Barat, 2 Orang Dibunuh

Mengetahui dua rekannya diserang, Hironimus berlari menuju
pantai untuk menghindari kelompok tersebut.

Baca Selengkapnya

Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

10 Januari 2017

Konflik Tanah Lawan Keluarga Besar USU, Petani Lapor Kontras

Para petani mengalami teror berupa pengrusakan dan pembakaran posko KT-AEAB pada jumat, 6 Januari 2017.

Baca Selengkapnya