TEMPO.CO, Yogyakarta - Sultan Hamengku Buwono X meradang, saat tahu ada temuan warung lesehan di Malioboro menaikkan harga tak wajar pada libur Lebaran pekan lalu.
“Yogya ini mau punya bandara internasional pada 2019 nanti. Turis maunya semua terstandarisasi. Nah, kalau modelnya masih seperti itu, harus ditertibkan dari sekarang,” kata Sultan, di sela open house Idul Fitri di Kantor Gubernur, Senin, 3 Juli 2017.
Baca juga: Patok Harga Tak Wajar, Warung Lesehan di Malioboro Ditutup Paksa
Pada Selasa, 27 Juni 2017 lalu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro menutup paksa sebuah warung lesehan bernama Intan. Penutupan itu setelah ada pengaduan dari pengunjung. Apalagi, kelakuan warung yang menaikkan harga semaunya tersebut menjadi viral di media sosial, lengkap dengan bukti nota pembayarannya.
Sultan mengaku belum terlalu puas dengan penanganan kasus penutupan warung lesehan itu. “Seharusnya UPT jangan nunggu ada aduan pengunjung baru bergerak. Tapi langsung bertindak tegas, jika menemukan warung yang menerapkan harga tak wajar,” ujar Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu.
Dia menilai, soal harga tak wajar, tak bisa dipandang enteng, karena gampang mencoreng Malioboro. “Kalau para pejabat UPT Malioboro belum berani tegas, saya yang akan minta pemerintah mengganti pejabat baru yang lebih berani,” kata Sultan.
Simak pula: Area Pedesterian Malioboro Diresmikan, Kebersihan Diperketat
Meski demikian, Sultan mengapresiasi kinerja UPT Malioboro, yang cukup responsif menutup paksa lesehan itu, yang kini masih dalam proses pencabutan izin usaha. Koordinator Keamanan dan Ketertiban Unit Pelaksana Teknis Malioboro Yogyakarta, Ahmad Syamsudi, mengatakan, pihaknya sedang mengusulkan pemrosesan lebih lanjut di tingkat pemerintah kota. Khususnya untuk mencabut izin usaha itu.
“ Yang pasti lapak yang bersangkutan kini harus kosong, tak boleh berjualan lagi sampai ada keputusan pemerintah kota,” kata dia.
PRIBADI WICAKSONO
