Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Himpunan Nelayan Tuntut Pemerintah Bangun Banyak Pelabuhan Ikan

Editor

Budi Riza

image-gnews
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti (kedua kiri) berinteraksi dengan nelayan usai meresmikan Pelabuhan Perikanan (PP) Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, 26 November 2016. PP Untia berada di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan 731 yang meliputi perairan Flores dan laut Bali. ANTARA/Dewi Fajriani
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti (kedua kiri) berinteraksi dengan nelayan usai meresmikan Pelabuhan Perikanan (PP) Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, 26 November 2016. PP Untia berada di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan 731 yang meliputi perairan Flores dan laut Bali. ANTARA/Dewi Fajriani
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Para nelayan dan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia meminta pemerintah membuat lebih banyak pelabuhan ikan. Ini bisa menjadi solusi strategis untuk menghindari terjadinya transaksi jual beli ikan di tengah laut (transhipment). 

Indonesia memiliki bentang garis pantai yang lebih panjang daripada Jepang. Namun, jumlah pelabuhan ikan di sini jauh lebih sedikit. Infrastruktur pendukung sebagai negara maritim dinilai masih jauh dari harapan.

Baca: 2015, Kampung Menteri Susi Punya Pelabuhan Ikan

“Kebijakan pembangunan laut masih minim, pembangunan pelabuhan dan pasar ikan itu sangat penting,” kata Yussuf Solichien, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Jumat, 19 Mei 2017.

Di Jepang, kata Yussuf, ada sebanyak 3.000 pelabuhan ikan. Sedangkan di Indonesia pelabuan ikan yang tergolong besar hanya sebanyak 19 pelabuhan. Padahal, bentang laut di dua sisi kepulauan dari Sabang sampai Merauke sangat panjang. Yussuf menyontohkan, kepulauan Natuna, Maluku, dan Papua justru tidak mempunyai pelabuhan ikan. Padahal, hasil tangkap ikan para nelayan sangat melimpah.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendorong pemerintah mengadopsi gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Among Tani Dagang Layar”. Selain mengembangkan sektor pertanian juga membangun infrastruktur kelautan. “Sultan mempunyai gagasan luas agar sektor kelautan menjadi priotitas,” kata dia.

Selain itu, kampanye gemar makan ikan juga digalakkan. Wiranegara, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan menyitir ucapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Kalau tidak makan ikan nanti ditenggelamkan Bu Susi, lho,” kata dia sambil tertawa.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Jawa Timur Bersikukuh Pertahankan Pelabuhan Perikanan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata konsumsi ikan hanya sebesar 31,25 kilogram per kapita per tahun sepanjang tahun 2014 hingga 2016. Angka itu masih jauh di bawah tren konsumsi ikan tingkat nasional yang dalam kurun tiga tahun terakhir mencapai 38,15 kilogram per kapita per tahun. 

Untuk meningkatkan konsumsi ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan 3 ton ikan, Jumat, 19 Mei 017. Pembagian dilakukan di halaman Stasiun Karantina Ikan kelas I Yogyakarta. 

“Ikan merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan di sektor perikanan untuk kampanye gemar makan ikan,” kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu Widodo Sumiarto.

Jenis ikan yang dibagikan ke berbagai komunitas ini antara lain ikan makarel dan tongkol, selain ada juga ikanimpor.  Selain di Sleman, acara serupa diadakan di Kabupaten Pangandaran dengan pembagian sekitar sepuluh ton, dan Ciamis sebanyak 2 ton. Sasaran pembagian kepada kelompok tani dan masyarakat.


MUH SYAIFULLAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

13 jam lalu

Penenggelaman dua kapal ikan asing pelaku pencurian ikan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kotaraja Lampulo, Aceh, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA/HO-KKP
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi


DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

8 hari lalu

Delapan awak kapal WNI di  kapal kargo di Taiwan, 28 Oktober 2022. (ANTARA FOTO/FAHMI FAHMAL SUKARDI)
DFW Desak Pemerintah Usut Dugaan Kejahatan Perikanan di Laut Arafura

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mendesak pemerintah untuk mengusut dugaan kejahatan perikanan di laut Arafura.


Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

18 hari lalu

Ilustrasi mahasiswa. Freepik.com
Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.


Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

19 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Permasalahan Perikanan Jadi Sorotan dalam Hari Nelayan Nasional

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengungkap sejumlah permasalahan nelayan masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.


Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

31 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.


Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

32 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Maaruf Amin memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.


Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

32 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto/dok TEMPO/Fakhri Hermansyah TEMPO/Tony Hartawan
Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.


Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

38 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Terkini Bisnis: Sri Mulyani Masih Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 5,2 Persen, Bahlil Debat dengan Luhut

Sri Mulyani masih yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bisa mencapai 5,2 persen pada tahun ini.


Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

38 hari lalu

Permintaan Ikan Meningkat Selama Ramadan dan Lebaran, KKP: Harganya Terjangkau dan Stabil
Inflasi Komoditas Perikanan 2,61 Persen, Ditopang Produksi Melimpah

KKP menargetkan inflasi komoditas perikanan tahun 2023 sebesar 3+1 persen.


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

38 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.