Himpunan Nelayan Tuntut Pemerintah Bangun Banyak Pelabuhan Ikan

Jum'at, 19 Mei 2017 | 21:25 WIB
Himpunan Nelayan Tuntut Pemerintah Bangun Banyak Pelabuhan Ikan
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti (kedua kiri) berinteraksi dengan nelayan usai meresmikan Pelabuhan Perikanan (PP) Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, 26 November 2016. PP Untia berada di zona Wilayah Pengelolaan Perikanan 731 yang meliputi perairan Flores dan laut Bali. ANTARA/Dewi Fajriani

TEMPO.CO, Yogyakarta - Para nelayan dan pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia meminta pemerintah membuat lebih banyak pelabuhan ikan. Ini bisa menjadi solusi strategis untuk menghindari terjadinya transaksi jual beli ikan di tengah laut (transhipment). 

Indonesia memiliki bentang garis pantai yang lebih panjang daripada Jepang. Namun, jumlah pelabuhan ikan di sini jauh lebih sedikit. Infrastruktur pendukung sebagai negara maritim dinilai masih jauh dari harapan.

Baca: 2015, Kampung Menteri Susi Punya Pelabuhan Ikan

“Kebijakan pembangunan laut masih minim, pembangunan pelabuhan dan pasar ikan itu sangat penting,” kata Yussuf Solichien, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Jumat, 19 Mei 2017.

Di Jepang, kata Yussuf, ada sebanyak 3.000 pelabuhan ikan. Sedangkan di Indonesia pelabuan ikan yang tergolong besar hanya sebanyak 19 pelabuhan. Padahal, bentang laut di dua sisi kepulauan dari Sabang sampai Merauke sangat panjang. Yussuf menyontohkan, kepulauan Natuna, Maluku, dan Papua justru tidak mempunyai pelabuhan ikan. Padahal, hasil tangkap ikan para nelayan sangat melimpah.

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendorong pemerintah mengadopsi gagasan Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu “Among Tani Dagang Layar”. Selain mengembangkan sektor pertanian juga membangun infrastruktur kelautan. “Sultan mempunyai gagasan luas agar sektor kelautan menjadi priotitas,” kata dia.

Selain itu, kampanye gemar makan ikan juga digalakkan. Wiranegara, ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bahkan menyitir ucapan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. “Kalau tidak makan ikan nanti ditenggelamkan Bu Susi, lho,” kata dia sambil tertawa.

Baca: Jawa Timur Bersikukuh Pertahankan Pelabuhan Perikanan

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, rata-rata konsumsi ikan hanya sebesar 31,25 kilogram per kapita per tahun sepanjang tahun 2014 hingga 2016. Angka itu masih jauh di bawah tren konsumsi ikan tingkat nasional yang dalam kurun tiga tahun terakhir mencapai 38,15 kilogram per kapita per tahun. 

Untuk meningkatkan konsumsi ikan, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Daerah Istimewa Yogyakarta membagikan 3 ton ikan, Jumat, 19 Mei 017. Pembagian dilakukan di halaman Stasiun Karantina Ikan kelas I Yogyakarta. 

“Ikan merupakan sumbangan dari perusahaan-perusahaan di sektor perikanan untuk kampanye gemar makan ikan,” kata Kepala Pusat Pengendalian Mutu Badan Karantina ikan, Pengendalian Mutu Widodo Sumiarto.

Jenis ikan yang dibagikan ke berbagai komunitas ini antara lain ikan makarel dan tongkol, selain ada juga ikanimpor.  Selain di Sleman, acara serupa diadakan di Kabupaten Pangandaran dengan pembagian sekitar sepuluh ton, dan Ciamis sebanyak 2 ton. Sasaran pembagian kepada kelompok tani dan masyarakat.


MUH SYAIFULLAH

Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan