Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengamat: Raja Arab Datang, Tak Terkait Situasi Politik Kita  

image-gnews
Ribuan massa memadati kawasan Monas saat mengikuti aksi 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari
Ribuan massa memadati kawasan Monas saat mengikuti aksi 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ada yang menghubung-hubungkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, Selasa, 28 Februari 2017, dengan situasi politik di Indonesia terkait kasus penistaan agama dan dugaan makin maraknya Islam radikal, Pengamat politik Adi Priyanto dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mangatakan, asumsi itu patut diabaikan.

"Secara umum, saya melihat kunjungan Raja Arab Saudi Salman tak terkait situasi politik kekinian di Indonesia, khususnya di Jakarta," kata Adi, menegaskan. Menurutnya, kunjungantersebut lebih pada bagaimana respon Arab Saudi terhadap situasi politik global, terutama berkaitan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Termasuk pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah yang mulai disaingi oleh Iran," katanya.

Baca juga: Raja Arab Datang, Pengamat: Jokowi Dapat 'Durian Runtuh'

Pada titik inilah kemudian, menurut Adi, kunjungan Raja Arab itu harus dibaca dalam konteks sebagai menjajaki kemungkinan membuat hubungan yang lebih mesra dengan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung kebijakan-kebijakan politik luar negerinya.

"Terlalu sepele sebenarnya jika kunjungam Raja Arab ini hanya terkait kasus penistaan agama maupun munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia," ujarnya. Jika Islam radikal yang dimaksud misalkan saja Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) dan sebagainya, pandapat Adi, oragnisasi massa itu tak memiliki garis instruksi khusus yang merepresentasikan kepentingan keagamaan pemerintah Arab Saudi. "Persoalan penistaan agama dan gerakan Islam radikal murni persoalan domestik Indonesia jelang pilkada saja," tuturnya, meyakini.

Silakan baca: Pengamat: Raja Arab Datang, Momentum Alihkan Hegemoni Barat

Menurutnya, kunjungan Raja Arab tersebut ke Indonesia lebih pada konteks politik global yang lebih makro. "Serta upaya, bagaimana Arab Saudi mencari mitra bilateral yang bisa diajak kerja sama ke depan," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, di Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta Pemerintah Joko Widodo mengingatkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud untuk menepati janjinya sendiri terhadap korban-korban kecelakaan crane saat musim haji, September 2015 di Masjidil Haram, Mekah. LBH Padang menyebutkan, salah seorang kliennya korban jatuhnya crane bernama Zulfitri Zaini, 58 tahun.

Baca pula:
Raja Arab ke Indonesia,LBH: Tagih Janji ke Para Korban Crane
Agenda Raja Arab di Istiqlal, Salat Tahiyatul Masjid  

Direktur LBH Padang Era Purnama Sari mengatakan, nasib korban crane sekarang bergantung pada kegigihan Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintahan Arab Saudi.

"Ada 33 Jemaah Haji asal Indonesia yang menunggu pertanggungjawaban Pemerintahan Arab Saudi. Presiden tidak boleh lupa akan itu, menagih janji Raja Arab Saudi selama kunjungannya ke Indonesia," kata Direktur LBH Padang Era Purnama Sari dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 25 Februari 2017.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak: Berkunjung ke Sydney, Jokowi Jalan Pagi Bersama PM Australia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

9 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Marhan Harahap Wafat Saat Jokowi Kunker ke Sumatra Utara, Begini Respons Istana dan Paspampres

Istana dan Paspampres merespons soal wafatnya Marhan Harahap saat Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Sumatra Utara.


Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

12 menit lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Golkar Sebut Minimal Jatah 5 Menteri: Klaim Punya Peran Besar, Begini Tanggapan Gerindra

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebut Golkar setidaknya dapat jatah minimal 5 kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Apa kata Gerindra.


Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

30 menit lalu

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) dan Penjabat Gubernur Sumatera Utara Hassanudin (kanan) menyampaikan pidato saat peresmian pabrik minyak goreng merah di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis, 14 Maret 2024. ANTARA/Yudi Manar
Inilah Daftar 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) Baru yang Disetujui Presiden Jokowi pada 2024

Presiden Jokowi menambah 14 PSN baru untuk tahun ini. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat.


Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

43 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Pemerintahan Jokowi Selesaikan 195 PSN Senilai Rp1.519 T, Tahun Ini Tambah 14

Pemerintahan Jokowi mencatat 195 PSN selesai hingga Februari 2024 senilai Rp1.519 triliun. Sebanyak 77 dalam penyelesaian dan tambah 14 tahun ini


Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

46 menit lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menaiki mobil listrik golf buggy di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Partai Golkar)
Istana Tanggapi soal Isu Jokowi Masuk Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana Jokowi fokus bekerja untuk memimpin jalannya pemerintahan.


Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

53 menit lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan seniman Reog Ponorogo saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Alun-alun Ponorogo, Jawa Timur, Jumat 4 Januari 2019. Dalam kunjungan kerjanya di Ponorogo, Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan Waduk Bendo dan menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat. ANTARA FOTO/Siswowidodo
Perebutan Spanduk Protes Emak-emak di Depan Jokowi, Apa Kata Paspampres?

Beredar video viral yang diduga anggota Paspampres merebut spanduk protes emak-emak saat kunjungan Jokowi di Sumut. Apa kata Paspampres?


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

1 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

2 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

3 jam lalu

Cyrus Ashkon Margono. (Instagaram/@cmargono)
Keppres Kewarganegaraan Cyrus Margono Terbit, Selangkah Lagi Resmi Jadi WNI

Pemain keturunan Cyrus Margono tinggal melaksanakan pengambilan sumpah untuk kemudian resmi menjadi WNI.


Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

12 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Begini Cawe-cawe Jokowi di Pilpres 2024 yang Dipertanyakan Saat Sidang Komite HAM PBB

Seorang anggota Komite HAM PBB yakni CCPR Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan keterlibatan atau cawe-cawe Presiden Jokowi di Pilpres 2024.