Pengamat: Raja Arab Datang, Tak Terkait Situasi Politik Kita  

Reporter

Ribuan massa memadati kawasan Monas saat mengikuti aksi 212 di Jakarta, 2 Desember 2016. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Jika ada yang menghubung-hubungkan kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ke Indonesia, Selasa, 28 Februari 2017, dengan situasi politik di Indonesia terkait kasus penistaan agama dan dugaan makin maraknya Islam radikal, Pengamat politik Adi Priyanto dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mangatakan, asumsi itu patut diabaikan.

"Secara umum, saya melihat kunjungan Raja Arab Saudi Salman tak terkait situasi politik kekinian di Indonesia, khususnya di Jakarta," kata Adi, menegaskan. Menurutnya, kunjungantersebut lebih pada bagaimana respon Arab Saudi terhadap situasi politik global, terutama berkaitan dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Termasuk pengaruh Arab Saudi di Timur Tengah yang mulai disaingi oleh Iran," katanya.

Baca juga: Raja Arab Datang, Pengamat: Jokowi Dapat 'Durian Runtuh'

Pada titik inilah kemudian, menurut Adi, kunjungan Raja Arab itu harus dibaca dalam konteks sebagai menjajaki kemungkinan membuat hubungan yang lebih mesra dengan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mendukung kebijakan-kebijakan politik luar negerinya.

"Terlalu sepele sebenarnya jika kunjungam Raja Arab ini hanya terkait kasus penistaan agama maupun munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia," ujarnya. Jika Islam radikal yang dimaksud misalkan saja Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI) dan sebagainya, pandapat Adi, oragnisasi massa itu tak memiliki garis instruksi khusus yang merepresentasikan kepentingan keagamaan pemerintah Arab Saudi. "Persoalan penistaan agama dan gerakan Islam radikal murni persoalan domestik Indonesia jelang pilkada saja," tuturnya, meyakini.

Silakan baca: Pengamat: Raja Arab Datang, Momentum Alihkan Hegemoni Barat

Menurutnya, kunjungan Raja Arab tersebut ke Indonesia lebih pada konteks politik global yang lebih makro. "Serta upaya, bagaimana Arab Saudi mencari mitra bilateral yang bisa diajak kerja sama ke depan," katanya.

Sementara itu, di Padang, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) meminta Pemerintah Joko Widodo mengingatkan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud untuk menepati janjinya sendiri terhadap korban-korban kecelakaan crane saat musim haji, September 2015 di Masjidil Haram, Mekah. LBH Padang menyebutkan, salah seorang kliennya korban jatuhnya crane bernama Zulfitri Zaini, 58 tahun.

Baca pula:
Raja Arab ke Indonesia,LBH: Tagih Janji ke Para Korban Crane
Agenda Raja Arab di Istiqlal, Salat Tahiyatul Masjid  

Direktur LBH Padang Era Purnama Sari mengatakan, nasib korban crane sekarang bergantung pada kegigihan Pemerintah Indonesia mendesak Pemerintahan Arab Saudi.

"Ada 33 Jemaah Haji asal Indonesia yang menunggu pertanggungjawaban Pemerintahan Arab Saudi. Presiden tidak boleh lupa akan itu, menagih janji Raja Arab Saudi selama kunjungannya ke Indonesia," kata Direktur LBH Padang Era Purnama Sari dalam pesan tertulisnya, Sabtu, 25 Februari 2017.

S. DIAN ANDRYANTO

Simak: Berkunjung ke Sydney, Jokowi Jalan Pagi Bersama PM Australia






Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

7 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

10 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

10 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

11 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

11 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

11 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

12 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

13 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

15 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

15 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.