TEMPO.CO, Jakarta -- Komisi Pemberantasan Korupsi berencana bertemu Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini Soemarno, untuk membahas dugaan rasuah yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Satar.
"Dalam waktu dekat kami akan bicara dengan Menteri BUMN untuk bicarakan BUMN ini," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Komisi Yudisial, Selasa, 24 Januari 2017.
Laode menjelaskan, dugaan suap Emirsyah Satar merupakan fenomena gunung es di kalangan BUMN. Sebabnya, sebagai BUMN yang dinilai baik, Garuda rupanya tidak lepas dari praktik rasuah. "Garuda itu kami anggap BUMN yang baik dibanding BUMN lain. Itu pun ternyata masih seperti itu," kata dia.
Baca juga:
Rapat Dengan MPR, Jokowi Singgung Femonena Saling Hujat
Megawati Dilaporkan ke Polisi karena Pidatonya di HUT PDI-P
Laode berterus terang lembaganya memiliki kecurigaan adanya kecurangan serupa terjadi di BUMN lain. Hanya, hingga kini KPK belum bisa mengungkap semuanya. Sebagai korporasi pelat merah, kata Laode, BUMN mestinya dikelola lebih baik. Sebab, keuangan BUMN jauh lebih besar dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
"Jangan sampai BUMN itu menjadi sarang atau praktik kurang baik seperti itu. Jangan sampai BUMN itu tidak transparan, tidak akuntabel," tutur Laode. Dia menegaskan, BUMN mesti memiliki tata kelola yang baik dan akuntabel.
Perbaikan tata kelola melalui program profesional berintegritas (profit) menjadi salah satu program yang diusulkan KPK untuk pengawasan internal BUMN. Profit, kata Laode, memungkinkan sistem pengadaan setiap barang dan jasa menjadi terbuka. "Bahkan sebenarnya kalau mau lelang mereka punya sistem sendiri," ucap Laode.
Baca juga:
Marshanda Emoh Komentari Ayahnya yang Tinggal di Pesantren
Star Wars: The Last Jedi Judul Terbaru Sekuel Ini
Adapun awal tahun ini, KPK menetapkan Emirsyah Satar sebagai tersangka penerima suap. Ia diduga menerima duit sebanyak Rp 20 miliar dan barang senilai Rp 26 miliar. Suap itu diberikan oleh Rolls-Royce melalui Soetikno Soedarjo selaku Beneficial Owner Connaught International, agar Emirsyah membeli mesin pesawat bikinan Rolls-Royce dalam pengadaan 50 pesawat Airbus sepanjang tahun 2004-2015. Sebelum Garuda, pada 2016 KPK mengusut dua kasus suap yang juga melibatkan dua BUMN.
MAYA AYU PUSPITASARI
