TEMPO.CO, Ternate - Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara tercatat dalam kondisi mengkhawatirkan lantaran posisi utang sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.
Menurut data yang dihimpun Tempo, utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara merupakan utang atas pekerjaan pihak ketiga yang belum dibayarkan. Utang tersebut tersebar di semua satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi. Bahkan utang itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca:
Ayah Korban Hercules Jatuh: Anak Saya Bilang Mau Pulang...
Ahok Diberhentikan Sementara Selepas Cuti
Halid Alkatiri, Kepala Biro Humas dan Protokoler Provinsi Maluku Utara, mengatakan kondisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara dianggap masih pada taraf normal. Semua kegiatan pemerintah, termasuk pembayaran gaji pegawai, tidak mengalami kendala. Karena itu, kabar tentang utang Pemerintah Provinsi yang besar tidaklah benar.
"Semua baik-baik saja, kegiatan tetap jalan, tapi memang saat ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara ada utang. Untuk besarannya sebaiknya hubungi Kepala Biro Keuangan," kata Halid saat yang dihubungi Tempo pada Sabtu, 17 Desember 2016.
Ahmad Purbaya, Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku Utara, saat ditemui Tempo, Senin 19 Desember, menolak untuk diwawancarai. Seorang staf bahkan menyarankan agar Tempo kembali lagi sepekan kemudian. Saat Tempo mencoba menghubungi Ahmad, telepon selulernya tidak aktif atau di luar jangkauan.
Menurut Amirullah, salah satu peneliti isu keuangan daerah di Maluku Utara, posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara bisa mengancam kelangsungan proses pembangunan, terutama program percepatan pembangunan infrastruktur. Utang tersebut bahkan dinilai membuat kondisi keuangan Pemerintah Provinsi tidak sehat.
"Jika seperti itu, Pemerintah Provinsi hanya akan menjalankan program pembangunan yang sifatnya jangka pendek," ujar Amir.
BUDHY NURGIANTO
