Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

ICW Beberkan Biang Penyebab Ada Politik Dinasti di Indonesia

image-gnews
Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz
Aktivis ICW Donal Fariz melaporkan Fadli Zon dan Rachel Maryam ke MKD atas dugaan penyalahgunaan fasilitas negara di Gedung DPR, Jakarta, 30 Juni 2016. TEMPO /Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai dinasti politik di Indonesia terjadi karena oligarki partai politik. Menurut Donal, situasi ini memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi.

"Dinasti politik terjadi di semua negara, tapi di Indonesia itu terjadi karena kepartaian yang oligarkis," kata Donal di Fame Food Art, Menteng, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2016.

Donal mengatakan potensi orang terjerat kasus korupsi karena harus menghidupi biaya partai politik yang mahal. Ia mencontohkannya dengan perkara korupsi Fuad Amin, mantan bupati Bangkalan. "Ini biasa dilakukan ormas ekonomis, yang jadi kaki tangan politik," ujar dia

Selain itu, Donal menilai ada potensi penyalahgunaan anggaran negara dan aparatur sipil negara ketika melakukan kontestasi elektoral daerah. Sebab, berpotensi memunculkan konflik kepentingan di kantong massa di daerah tertentu. "Orang yang tidak lahir dari dinasti politik tidak ada conflict of interest semacam itu."

Pegiat antikorupsi, Jamil Mubarak, mengatakan saat ini ada gejala matinya rasionalitas partai politik. Menurut dia, ini mematikan kader politik potensial dalam parpol. "Ketika bicara soal parpol ada irasionalitas untuk menjelaskan alasan terkait dukungan terhadap suatu calon dan partai," kata Jamil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Donal menambahkan situasi ini berbeda dengan demokrasi di luar negeri seperti Amerika Serikat. Seseorang menjadi seorang calon, kata dia, harus melalui konvensi meskipun memiliki jaringan kekerabatan dalam sebuah partai politik. "Di Indonesia sifatnya top down," kata Donal.

ARKHELAUS W

Baca juga:
Gosip Istri Siri Produser, Angel Karamoy: Terserah Deh
Timnas Tiba, Menpora Kaji Kemungkinan Berikan Bonus
Polri Akan Buka Data Penyandang Dana Makar, Asal...

 

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

3 hari lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata menjalani sidang saat dihadirkan sebagai saksi pada sidang praperadilan Firli Bahuri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 14 Desember 2023. Firli mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan status tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menetapkan Firli menjadi tersangka di kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.


ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

14 hari lalu

Kepala Lapas Sukamiskin Wachid Wibowo saat memberikan sambutan pemberian remisi Idul Fitri kepada narapidana korupsi, Rabu, 10 April 2024). (ANTARA/HO-Lapas Sukamiskin)
ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri


Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

14 hari lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani. Foto: Istimewa
Soal Pencalonan Anak Zulhas dan Ridwan Kamil di Pilgub DKI, Pengamat: Belum Pasti ada Politik Dinasti

Pandangan pengamat politik perihal isu pencalonan anak Ketum PAN dengan Ridwan Kamil di Pilgub DKI 2024.


Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

17 hari lalu

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan Yudi Purnomo Harahap menghadiri sidang Praperadilan Firli Bahuri dalam kasus penetapan tersangka dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Kamis, 13 Desember 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.


Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

18 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?


Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

21 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?


Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.


Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

22 hari lalu

Tersangka eks Direktur PT Timah Mochtar Riza Pahlevi menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.


Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

23 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT


ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

24 hari lalu

Ilustrasi Gedung KPK
ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.