TEMPO.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mudjahid meminta agar unjuk rasa Aksi Bela Islam III atau demo 212 pada 2 Desember tak berisi isu makar.
Ia pun berharap aksi itu nantinya berlangsung lebih tertib ketimbang aksi 4 November, yang sempat diwarnai kericuhan. “Harus damai, tidak ada lagi isu makar, upaya adu domba, dan konflik antar-ulama,” katanya lewat pesan pendek, Selasa, 29 November 2016.
Sodik juga meminta agar tidak ada larangan bagi perusahaan angkutan umum untuk mengangkut para peserta aksi. Saat ini, di berbagai daerah, beredar surat dari pejabat setempat yang melarang angkutan umum membawa massa ke Jakarta. Aksi Bela Islam III direncanakan berlangsung di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat.
Ditetapkannya Monas sebagai lokasi aksi merupakan hasil dari kesepakatan antara Polri, Majelis Ulama Indonesia, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Sebelumnya, unjuk rasa direncanakan digelar di Bundaran Hotel Indonesia.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, kesepakatan yang terjadi antara Polri, TNI, MUI, dan GNPF MUI merupakan contoh dari pengamalan Pancasila dan ajaran Islam, yaitu musyawarah. Ia pun memberikan apresiasinya kepada pihak-pihak yang terlibat.
Pada saat aksi nanti, Sodik meminta peserta ataupun petugas keamanan kompak menjaganya dari pihak yang ingin memancing di air keruh. “Pihak yang tidak ikhlas pendemo (umat Islam) bersahabat dengan Polri dan TNI,” ujarnya.
Aksi Bela Islam III merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya, yang menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama diproses hukum soal dugaan penistaan agama. Basuki kini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun tak ditahan. Maka, tuntutan demonstrasi 2 Desember nanti adalah meminta polisi menahan Basuki.
Sodik menuturkan, kesepakatan antara Polri dan GNPF MUI yang adil harus ditiru dalam proses hukum terhadap Basuki alias Ahok. Penanganan kasus Ahok jangan diganggu dengan pernyataan, kebijakan, dan tindakan yang tidak adil. “Semua orang sama kedudukannya di mata hukum,” ujarnya.
Di masa mendatang, Sodik menyarankan agar umat Islam membentuk tim monitoring proses hukum yang berisikan para ahli hukum. “Jadi tidak usah demo lagi,” tuturnya.
AHMAD FAIZ
