TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan opsi militer hampir tidak mungkin digunakan untuk penyelamatan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Saat ini, sepuluh WNI masih disandera kelompok itu.
“Kalau saya bikin persentase 1-100, mungkin itu hanya 0,5 persen peluang untuk melakukan operasi militer,” kata Luhut di kantornya, Rabu, 20 Juli 2016.
Alasannya, kata Luhut, konstitusi yang berlaku di Filipina membatasi pihak Indonesia melakukan operasi militer. Selain itu, medan atau lokasi penyanderaan tidak diketahui. Kondisi daerahnya juga sulit dijangkau dan warga di sana kompak membela para penyandera.
Apabila opsi militer digunakan, kata Luhut, kerugian Indonesia akan semakin besar dibanding tingkat keberhasilan dengan menggunakan langkah itu. Menurut dia, harus ada dukungan yang kuat jika langkah operasi militer terpaksa diambil. “Kita datang, keluar enggak bisa, kan malu Indonesia.”
Ia menilai pihak-pihak yang mendorong operasi militer itu belum memiliki pemikiran yang nyata terhadap risiko yang akan dihadapi. Apalagi tidak ada jaminan sukses dengan operasi militer.
Meski begitu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras dalam upaya penyelamatan sandera. Namun, ia melanjutkan, pihaknya tetap akan memperhitungkan secara cermat untung dan rugi setiap langkah yang diambil. Ia tak ingin ada korban tewas dalam penyanderaan itu.
Sepuluh WNI Indonesia menjadi korban penyanderaan jaringan teroris Abu Sayyaf di Filipina. Tiga di antaranya diculik pada 9 Juli lalu, saat mereka melaut di perairan Lahat Datu, Malaysia. Sedangkan, tujuh WNI lain diculik pada 21 Juni lalu.
Pemerintah Indonesia juga menggiatkan crisis center, yang dibentuk Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk upaya pembebasan sandera. Upaya lain adalah menggelar pertemuan rutin dengan Kementerian Pertahanan Malaysia serta Filipina agar mendapat langkah penyelamatan dan pencegahan sandera baru.
DANANG FIRMANTO
