TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Saleh Partaonan Daulay, mendesak Kementerian Kesehatan mengungkap seluruh fasilitas kesehatan yang diduga mendistribusikan vaksin palsu. “Saya minta hari ini diungkap,” katanya di gedung DPR, Rabu, 13 Juli 2016.
Kemarin, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyebutkan 14 rumah sakit disinyalir mendistribusikan vaksin palsu. Namun, hingga saat ini, Bareskrim dan pemerintah masih enggan menyebutkan secara konkret nama-nama rumah sakit yang diduga menyebarkan vaksin palsu itu.
Menurut Saleh, sikap pemerintah yang enggan menyebutkan secara jelas hanya akan menimbulkan prasangka buruk di masyarakat. “Nama lembaga ditutup-tutupi, seakan-akan dilindungi,” tuturnya.
Selain itu, Saleh mendesak Kementerian Kesehatan menyebutkan kandungan vaksin palsu secara jelas. Jaringan vaksin palsu pun harus diungkap secara detail, mengingat kasus vaksin palsu terjadi sejak 2003. Ia meminta pemerintah perlu menyebutkan titik sentral dari jaringan vaksin palsu.
Saleh melihat fenomena vaksin palsu sangat ironis dengan anggaran vaksin yang ada di Kementerian Kesehatan. Ia menyebutkan anggaran untuk pengadaan vaksin cukup besar, mencapai Rp 1,2 triliun. “Kok masih ada vaksin palsu?” ucapnya.
DPR berencana membentuk panitia kerja dan panitia khusus untuk menangani persoalan vaksin palsu. Saleh mengatakan persoalan vaksin tidak bisa dianggap sepele. Menurut dia, hal itu tidak cukup hanya dengan melakukan vaksinasi ulang tanpa menjerat dengan tegas pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan vaksin palsu.
DANANG FIRMANTO