TEMPO.CO, Bandung - Wakil Sekretaris Jenderal sekaligus juru bicara DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kehilangan taring dalam beberapa kasus berskala besar. Didi menyoroti beberapa kasus, seperti dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta, reklamasi Teluk Jakarta, dan yang terakhir kasus dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Kasus-kasus besar, ada reklamasi, Transjakarta, Sumber Waras, dan sebagainya. KPK harus bekerja lebih keras supaya tidak ada pikiran yang tidak baik bahwa KPK tidak independen, tebang pilih, dan tidak profesional," kata Didi saat ditemui seusai acara Diskusi Hukum Partai Demokrat bertajuk “Sorotan Seputar Kinerja KPK Saat Ini” di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Senin malam, 27 Juli 2016.
Didi menambahkan, KPK justru lebih mendahulukan kasus-kasus kecil tapi menjadi perhatian publik ketimbang kasus-kasus korupsi yang merugikan negara lebih dari Rp 1 miliar. Contohnya kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta terkait dengan tindak pidana pencabulan yang melibatkan pedangdut Saiful Jamil.
Selain itu, Didi menilai KPK terlalu cepat mengambil kesimpulan dalam kasus-kasus yang disebutkannya. "Coba bekerja lebih baik dan profesional. Jangan terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum selesai dan tuntas," ucapnya.
Bukan hanya kurang greget dalam melakukan penyelidikan, Didi memandang, ada upaya-upaya intervensi dari rezim penguasa saat ini kepada KPK dalam menuntaskan beberapa kasus korupsi berskala besar. "KPK tidak boleh sedikit pun diganggu, diintervensi, atau kalau tidak diintervensi, takut pada suatu kekuasaan," tuturnya.
Didi berharap KPK yang sekarang dengan lima pemimpin baru bisa kembali tajam seperti era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, komisi antirasuah bahkan tidak ragu membongkar praktek-praktek korupsi yang dilakukan petinggi partai berlambang mirip bintang Mercedes itu.
"KPK saat itu melakukan langkah besar yang tidak bisa diintervensi Partai Demokrat, partai pendukung pemerintah. KPK sangat independen bergerak ke segala lini, bahkan ke pusat kekuasaan, ketika ada oknum-oknum di dalam kekuasaan dan partai melakukan penyalahgunaan kekuasaan bisa terjangkau KPK," tuturnya.
Didi khawatir KPK dilihat publik menjadi kurang profesional. KPK dikhawatirkan diintervensi dalam menyelesaikan kasus-kasus besar, seperti korupsi reklamasi teluk Jakarta dan dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras. Masyarakat malah bisa menjadi ragu terhadap semua aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus korupsi.
"KPK harus tajam ke mana-mana, termasuk terhadap orang-orang kuat, terhadap kekuasaan, dan sebagainya. KPK harus tajam ke atas juga, tidak hanya tajam ke bawah," ujarnya.
PUTRA PRIMA PERDANA
