Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Badrodin Soal Operasi Ketupat Berubah Jadi Ramadaniya  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Suasana buka bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti bersama para pemimpin redaksi media di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 20 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Suasana buka bersama Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti bersama para pemimpin redaksi media di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, 20 Juni 2016. Tempo/Rezki A
Iklan

TEMPO.COJakarta - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti berkisah soal perubahan sandi pengamanan Lebaran, yang semula dikenal dengan Operasi Ketupat kemudian diubah menjadi Operasi Ramadaniya. Menurut Badrodin, pergantian sandi itu berawal dari perintah Presiden Joko Widodo.

"Pak Presiden minta istilah pengamanan Lebaran jangan pakai nama ketupat lagi. Nama itu sudah lama digunakan oleh kepolisian dari dulu sampai sekarang. Presiden minta supaya dibuatkan sandi baru," kata Badrodin dalam acara buka puasa bersama pemimpin media massa di Mabes Polri, Senin, 20 Juni 2016.

Alasan Presiden tak bisa dibantah Badrodin. Sebab, sandi Operasi Ketupat memang terbukti sudah sangat lama dipakai. Jika itu terus digunakan, seolah-olah polisi tidak kreatif membuat sandi baru yang lebih pas. Badrodin mengaku sempat bingung mencari nama yang tepat, mudah diingat, cocok dengan kondisi sekarang, serta indah diucapkan. 

"Kebetulan ada tetangga bernama Ramadaniya. Saya kira cocok untuk nama pengamanan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, yang kalau disingkat menjadi Ramadaniya," tutur Badrodin, yang telah menerbitkan Surat Telegram Kapolri Nomor 381/VI/2016 tertanggal 1 Juni tentang perubahan nama sandi operasi dan rencana operasi pengamanan Idul Fitri 1437 Hijriah itu.

Pelaksanaan operasi mulai 30 Juni sampai 15 Juli 2016 tersebut meliputi antisipasi potensi gangguan keamanan yang diutamakan di pusat perbelanjaan, pelabuhan, stasiun, bandar udara, dan terminal, serta pengamanan arus lalu lintas. Operasi ini melibatkan 157.115 personel dan 2.782 pos pengamanan. "Itu gabungan dari Polri, TNI, dan satuan kementerian lain," ucap Badrodin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Badrodin berpesan, pemimpin Polri bisa berganti setiap saat. Namun pergantian itu tidak boleh mengganggu tugas anggota kepolisian. "Sebab, setiap hari masyarakat menunggu karya nyata polisi, seperti keamanan dan kelancaran lalu lintas," tutur Badrodin, yang masa pensiunnya jatuh pada 24 Juli 2016, saat usianya memasuki 58 tahun. 

Sebagai pengganti Badrodin, Presiden Joko Widodo telah menunjuk calon tunggal, yaitu Komisaris Jenderal Tito Karnavian. Saat ini Tito menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

"Pak Presiden Jokowi orangnya ingin serba cepat. Calon pengganti saya sudah diserahkan ke DPR untuk diuji kelayakan dan kepatutan. Bisa jadi, sebelum Lebaran, saya sudah diganti," ujar Badrodin sembari meminta maaf jika ada kesalahan selama memimpin Polri. 

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

2 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

3 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

3 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

3 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

3 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

3 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

4 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

8 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.


Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

8 hari lalu

Ilustrasi TNI. ANTARA
Pemerintah Diminta Tak Bebankan Penyelesaian Konflik Papua Hanya pada TNI dan Polri

Pemerintah harus menyelesaikan masalah di Papua dengan cara-cara yang komprehensif dan lintas sektor.