TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie menyatakan ada 13 Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I yang menyetujui penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa. "Ada beberapa daerah yang menolak dan sependapat dengan keputusan rapat pimpinan nasional ini," kata Aburizal di Jakarta Convention Center, Ahad, 24 Januari 2016.
Salah satu DPD I yang menolak penyelenggaraan munaslub adalah DPD Provinsi Sulawesi Tengah. Menurut mereka, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar harus menegakkan AD/ART untuk tetap mempertahankan hasil Munas Bali. "Karena itu, kami menolak munaslub dalam waktu yang sesingkat ini," kata perwakilan DPD Provinsi Sulawesi Tengah.
Aburizal mengatakan beberapa DPD I yang menolak penyelenggaraan munaslub beralasan bahwa kepengurusan Golkar hasil Munas Bali sudah sah dan sesuai dengan AD/ART. "Mereka juga mengatakan penyelenggaraan munaslub harus berdasarkan AD/ART," ujar pria yang akrab disapa Ical tersebut.
Baca:
Konflik Partai Golkar
Namun, Ical berujar, sebagian besar DPD I telah memahami keinginannya untuk menyelenggarakan munaslub dalam rangka menyelesaikan kisruh di tubuh Golkar. "Putusan hukum yang kami harapkan dan juga supremasi hukum yang kami perjuangkan belum tercapai hingga sekarang," katanya.
Dengan begitu, menurut Ical, seluruh kader Golkar harus bisa menerima realitas tersebut dan mendukung konsolidasi untuk menyelamatkan Golkar. "Saya sampaikan kemarin, jangan mengeluh tentang gelapnya malam. Tapi nyalakanlah pelita untuk menerangi malam itu," tuturnya.
Tadi malam, Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar resmi dibuka. Forum pimpinan Golkar yang digelar di Jakarta Convention Center pada 23-25 Januari itu dihadiri tak kurang dari 2.000 politikus Golkar dari berbagai tingkat kepengurusan.
Pada pembukaan rapat pimpinan nasional tadi malam, Ketua Umum Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional Bali Aburizal Bakrie menilai, munaslub penting digelar. Dia pun mengusulkan munaslub digelar sebelum Juni 2016.
ANGELINA ANJAR SAWITRI