Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menlu Tarik Dubes Indonesia di Australia

image-gnews
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Anu.edu.au
Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Anu.edu.au
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan sampai saat ini pemerintah Australia belum juga memberikan penjelasan terkait berita penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan beberapa pejabat lain. Marty sangat menyayangkan langkah Australia yang belum terbuka dalam membahas isu penting ini.

Karena itu, Marty memutuskan untuk menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema. "Ini atas instruksi Presiden," kata Marty dalam jumpa pers di kantornya, Senin, 18 November 2013.

Marty mengaku baru saja menelepon Nadjib untuk memintanya pulang secepat mungkin. "Saat saya telpon, beliau sedang di Brisbane, sedang ada acara," kata dia.

Selain itu, Marty mengatakan, pemerintah akan mengintensifkan kajian ulang pertukaran informasi dengan Australia, khususnya tentang prinsip resiprositas atau saling menguntungkan antara Indonesia dan Australia.

Isu penyadapan, kata dia, merusak prinsip resiprositas dalam hubungan Indonesia dengan Australia. Sebab, penyadapan yang dilakukan Australia telah membuat rakyat dan pemerintah Indonesia tidak diuntungkan, bahkan cenderung membuat tidak nyaman. "Bahkan penyadapan itu ilegal di hukum Indonesia, Australia, dan internasional," kata dia.

Kabar tentang penyadapan Australia terhadap Indonesia pertama kali dimuat di harian Sydney Morning Herald pada 31 Oktober 2013. Harian itu memberitakan tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Australia di Jakarta dan negara-negara lain. Stasiun pemantauan yang berada di Kepulauan Cocos itu tidak pernah diakui secara terbuka oleh pemerintah Australia, atau dilaporkan di media, meski beroperasi selama lebih dari dua dekade.

Terakhir dari lansiran media berita Australia, penyadapan dilakukan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain Presiden Yudhoyono, penyadapan dilakukan kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan sejumlah menteri.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

INDRA WIJAYA


Terpopuler

Abraham Samad Minta Sutarman Hapus Praktek Setoran
Berharga 1 Triliun, Ini Isi Rumah Baru Beckham 
Samad: Uang Organisasi Kok di Tempat Pribadi
PSK Dolly yang Tewas Diduga Berusia 14 Tahun
Australia Sadap Telepon Presiden SBY 15 Hari



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

9 jam lalu

Warga Avdiivka, yang kini tinggal di pusat akomodasi sementara, memberikan suara di tempat pemungutan suara selama pemilihan presiden Rusia, saat terjadi konflik Rusia-Ukraina di kota Kirovske di wilayah Donetsk, Ukraina yang dikuasai Rusia, 15 Maret. 2024. REUTERS/Alexander Ermochenk
Putin Menang Pemilu Rusia, Kementerian Luar Negeri Rusia Sindir Negara-negara Barat

Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut Barat telah berkontribusi membuat Vladimir Putin menang dalam pemilu Rusia dengan menjadikan Rusia musuh NATO


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

21 jam lalu

Logo PBB terlihat di jendela di lorong kosong di markas besar PBB selama debat tingkat tinggi Majelis Umum PBB ke-75 di New York, AS, 21 September 2020. REUTERS/Mike Segar
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi Dugaan Intervensi Jokowi yang Disinggung di Sidang Komite HAM PBB

Bacre Waly Ndiaye anggota Komite HAM PBB atau CCPR di Sidang Komite CCPR mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi dalam pemilu 2024


Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

23 jam lalu

Putin Menang Pemilu, Begini Reaksi Dunia

Kemenangan Putin sebagai presiden Rusia untuk kesekian kalinya ini memicu komentar, kebanyakan negatif, dari dunia internasional.


3 Jenazah ABK WNI dari Kapal Ikan di Korea Selatan Diserahkan ke Keluarga

2 hari lalu

Tiga jenazah ABK WNI yang tenggelam di Korea Selatan a.n. Safrudin, R Arie Permana, dan Maulana Mansyur, pada 16 Maret 2024, tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Sumber: dokumen Kementerian Luar Negeri RI
3 Jenazah ABK WNI dari Kapal Ikan di Korea Selatan Diserahkan ke Keluarga

Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi dan menyerahkan ke keluarga tiga jenazah ABK WNI yang tewas tenggelam


Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor 2 WNI yang Diduga Bocorkan Teknologi Jet Tempur KF-21

3 hari lalu

Prototipe jet tempur generasi terbaru Korea Selatan, KF-21 Boramae varian tandem saat melakukan penerbangan perdananya, Senin, 20 Februari 2023. Pesawat ini menggunakan kursi pelontar pilot buatan Martin Baker. Instagram/Eject_Eject
Polisi Korea Selatan Gerebek Kantor 2 WNI yang Diduga Bocorkan Teknologi Jet Tempur KF-21

Dua insinyur WNI dituduh membocorkan teknologi terkait proyek jet tempur KF-21 antara Korea Selatan dan Indonesia.


4 WNI di Jepang Ditangkap Kepolisian Isesaki

8 hari lalu

ilustrasi penjara
4 WNI di Jepang Ditangkap Kepolisian Isesaki

Kepolisian Isesaki menahan empat WNI, di mana satu WNI berstatus legal dan tiga WNI lainnya berstatus overstay.


Kapal Penangkap Ikan Tenggelam di Korea Selatan, 3 Jenazah ABK WNI Ditemukan

8 hari lalu

Ilustrasi kapal tenggelam. AFP/Pedro Pardo
Kapal Penangkap Ikan Tenggelam di Korea Selatan, 3 Jenazah ABK WNI Ditemukan

Ada tambahan tiga jenazah ABK WNI dari kapal penangkap ikan 2 Haesinho yang ditemukan otoritas berwenang Korea Selatan.


Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada ABK WNI Meninggal dalam Kecelakaan Kapal di Korea Selatan

9 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Benarkan Ada ABK WNI Meninggal dalam Kecelakaan Kapal di Korea Selatan

Total ada sembilan awak dalam kapal 2 Haesinho. Dari jumlah tersebut, tujuh adalah ABK WNI dan dua ABK warga negara Korea Selatan.


Kementerian Luar Negeri Klarifikasi soal Isu Kerja Sama dengan Israel untuk Evakuasi WNI dari Gaza

11 hari lalu

Kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jln. Pejambon, Jakarta. Sumber: Suci Sekar/Tempo
Kementerian Luar Negeri Klarifikasi soal Isu Kerja Sama dengan Israel untuk Evakuasi WNI dari Gaza

Kementerian Luar Negeri RI memastikan pemerintah melakukan pendekatan dengan Menteri Luar Negeri Qatar dan Mesir dalam mengevakuasi WNI dari Gaza.


75 Tahun Peringatan Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Indonesia

11 hari lalu

Amerika Serikat dan Indonesia Rayakan 75 Tahun Hubungan Diplomatik. Sumber: dokumen kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta
75 Tahun Peringatan Hubungan Diplomatik Amerika Serikat-Indonesia

Dalam rangka perayaan bersama 75 tahun hubungan diplomatik AS-Indonesia, sejumlah kegiatan dan perlombaan digelar