BPR dan Dinas UMKM Saling Tuding Soal Kredit Macet Rp 450 Juta
Senin, 8 Februari 2010 17:39 WIB
Bagikan
Iklan
TEMPO Interaktif, KEDIRI - Jumlah kredit macet milik Bank Perkreditan Rakyat Kota Kediri yang belum dibayarkan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Kediri cukup tinggi. Namun, kedua lembaga yang sama-sama bernaung di bawah Pemerintah Kota Kediri itu saling menolak bertanggungjawab.
Direktur BPR Kota Kediri Tri Waspodo mengatakan, program pemberian kredit bagi pelaku usaha oleh Dinas UMKM belum berjalan maksimal hingga saat ini. BPR selaku lembaga yang ditunjuk mencairkan dana (channeling) milik pemerintah tersebut kerap tidak sejalan dengan Dinas UMKM selaku verifikator. “Seringkali Dinas UMKM memberi memo yang tidak sesuai dengan ketersediaan dana,” kata Tri Waspodo kepada Tempo, Senin (8/2).
Dia mencontohkan Dinas UMKM pernah menggelontorkan stimulus kredit sebesar Rp 3 miliar pada tahun 2009 untuk membantu pelaku usaha. Untuk memudahkan proses pencairannya, pemerintah menunjuk BPR Kota sebagai pelaksana. Namun verifikasinya tetap dipegang oleh Dinas UMKM selaku pemilik anggaran.
Persoalan pun muncul. Menurut Tri Waspodo, Dinas UMKM tidak memiliki tenaga ahli yang memahami kredit keuangan untuk melakukan verifikasi. Sehingga mereka sangat mudah dikelabui oleh para peminjam sehingga menimbulkan kredit macet yang cukup besar. “Angka macetnya bisa mencapai 15 persen atau Rp 450 juta,” katanya.
Di lain pihak, BPR Kota tidak memiliki kewenangan untuk melakukan verifkasi lanjutan. Selama pemohon mengantongi rekomendasi dari Dinas UMKM, tidak ada alasan bagi BPR untuk menahan dana tersebut. Hal inilah yang akhirnya mengabaikan prinsip kehati-hatian lembaga perbankan hingga menimbulkan kredit macet.
Kepala Dinas UMKM Haris Chandra menampik dituding sebagai penyebab kredit macet tersebut. Menurut dia prinsip kerjasama yang dijalin dengan BPR Kota adalah tidak murni channeling. Sehingga tim analisanya masih dipercayakan kepada BPR Kota. “Keliru kalau mereka menuding kami yang bersalah,” kata Haris.
Dia mengakui, tidak adanya tim analisa di Dinas UMKM menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan bantuan kredit usaha. Karena itulah Dinas UMKM menggandeng BPR Kota sebagai bank perkreditan milik Pemerintah Kota Kediri sebagai rekanan, termasuk menentukan lolos tidaknya proposal pengajuan dari pelaku usaha. Sehingga seluruh tanggungjawab kemacetan dalam kredit tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya BPR Kota Kediri. HARI TRI WASONO.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
13 hari lalu
Kredit Macet Pinjol Meningkat di Masa Lebaran
Turunnya pendapatan sebagian peminjam pinjol menaikkan risiko kredit macet di masa lebaran.
Generasi Z dan Milenial Terbanyak Terjerat Kredit Macet Pinjol, Apa Sebabnya?
45 hari lalu
Generasi Z dan Milenial Terbanyak Terjerat Kredit Macet Pinjol, Apa Sebabnya?
Ekonom Yusuf Wibisono angkat bicara soal akar masalah fundamental dari maraknya kredit macet Pinjol pada generasi muda.
Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk
51 hari lalu
Prabowo Cerita Pernah Punya Utang di Bank Mandiri dan Telah Bayar Lunas: Rekam Jejak Saya Tidak Terlalu Buruk
Prabowo Subianto bercerita, dia pernah punya utang di PT Bank Mandiri Tbk dan telah membayar utang itu 100 persen tanpa potongan.
Kredit Korporasi dan Komersial Kerek Aset Bank Mandiri, Terbesar Se-Indonesia
1 Februari 2024
Kredit Korporasi dan Komersial Kerek Aset Bank Mandiri, Terbesar Se-Indonesia
Aset Bank Mandiri pada 2023 mencapai Rp 2.174 triliun. Ditopang oleh pertumbuhan kredit korporasi dan komersial.
Jokowi Puji Semangat Kerja Nasabah PNM: Pengusaha Jangan Ngelentruk, Nglokro..
30 Januari 2024
Jokowi Puji Semangat Kerja Nasabah PNM: Pengusaha Jangan Ngelentruk, Nglokro..
Jokowi mengaku sangat senang melihat kredit macet permodalan yang terbilang lebih rendah dibanding temuan kredit macet perbankan.
Kredit Macet Nelayan Capai Rp 878 Miliar, Ganjar-Mahfud Janji Bakal Diputihkan
28 Januari 2024
Kredit Macet Nelayan Capai Rp 878 Miliar, Ganjar-Mahfud Janji Bakal Diputihkan
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengunjungi Kampung Nelayan Kurnia di Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan
Ekonom Sebut Kerja Sama ITB-Pinjol Danacita Sediakan Cicilan UKT Berpotensi Kredit Macet
26 Januari 2024
Ekonom Sebut Kerja Sama ITB-Pinjol Danacita Sediakan Cicilan UKT Berpotensi Kredit Macet
Cicilan UKT ITB via Pinjol Danacita berpotensi jadi kredit macet.
Kala Ganjar dan Mahfud Md Janji Bakal Hapus Kredit Macet Petani-Nelayan
26 Januari 2024
Kala Ganjar dan Mahfud Md Janji Bakal Hapus Kredit Macet Petani-Nelayan
Pasangan capres-cawapres Ganjar-Mahfud Md berjanji bakal menghapus kredit macet petani dan nelayan jika jadi pemenang Pilpres 2024.
Mahfud Md Janji Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan
26 Januari 2024
Mahfud Md Janji Hapus Kredit Macet Petani dan Nelayan
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md berjanji akan menghapus kredit macet petani dan nelayan.
Akulaku Diberi Waktu hingga Juni untuk Perbaiki Bisnis Paylater
14 Januari 2024
Akulaku Diberi Waktu hingga Juni untuk Perbaiki Bisnis Paylater
OJK memberikan tambahan waktu kep Akulaku untuk mengambil sejumlah langkah perbaikan bisnis paylater hingga Juni 2024.