TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR RI akan mengenakan sanksi budgetair terhadap Kepolisian Negara RI (Polri). Sanksi ini akibat pembelian dua pesawat beechcrast dan 17 helikopter Armstrong dari Amerika Serikat. Padahal komisi I DPR RI sudah mengeluarkan surat keputusan yang melarang TNI dan Polri membeli peralatan dari Amerika Serikat, ujar anggota komisi I DPR Djoko Susilo, seusai bertemu dengan Ketua DPR RI di gedung Nusantara III komplek DPR/MPR Senayan, Kamis (31/7) siang.
Djoko didampingi Rizal Djalil dan Effendie Choiri, mengatakan DPR akan mengenakan sanksi anggaran yakni dengan tidak mendukung penambahan anggaran APBN 2004 untuk Polri. Ini karena mereka telah melanggar larangan DPR melalui keputusan politik tanggal 20 Juni 2003, katanya.
Perjanjian pembelian peralatan keamanan dari AS yang dilakukan pada 27 Juni 2003, menurut Djoko, berpotensi menjadi Sukhoigate kedua. Sebab yang dilakukan Polri telah melanggar kesepakatan dari seluruh fraksi yang ada di DPR dan akan mengundang kemarahan dan kecaman. Dan ini akan mengundang kecaman, ujarnya.
Keputusan politik DPR tersebut, dikeluarkan karena kesombongan AS yang masih terus melakukan embargo perlengkapan dan suku cadang kepada TNI. Selain itu, yang terakhir adalah penghentian bantuan IMET (international military exchange training). Walaupun kita begitu besar tetapi ini menegaskan arogansi pihak AS, kata Djoko.
Oleh karena itulah, DPR kemudian mengeluarkan keputusan politik untuk menunjukkan solidaritas pada TNI dan menyatakan kekecewaan terhadap kebijakan AS tersebut. DPR, kata Djoko, tidak rela melihat TNI terus dipojokkan dan mengalami kesulitan perawatan dan pengoperasian alat utama sistem senjata. Bagaimana mungkin pada saat bersamaan Polri malah gandengan sama Amerika, ujar Effendie Choiri.
Selain itu, menurut Effendie, kenyataannya peralatan alusista yang dibeli Polri tersebut sebenarnya sudah bisa dibuat didalam negeri. Pesawat beechcrast dan helikopter bisa dengan mudah dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. Ini artinya Polri memang tidak memiliki kepedulian dalam upaya membangun dan mengembangkan industri strategis tanah air, katanya. (Amal Ihsan-TNR)
