TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 65 (YPKP 65) Bedjo Untung meluapkan kemarahannya atas pelarangan Seminar Sejarah 1965 oleh pihak kepolisian. Ia juga menolak jika seminar ini dikaitkan dengan isu kebangkitan komunisme di Indonesia.
“Seminar ini tidak ada kaitannya dengan PKI dan tidak pernah menyebut kebangkitan PKI. Justru yang menyebarkan hoax inilah yang harus diusut,” kata Bedjo saat memberikan keterangan di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Sabtu malam, 16 September 2017.
Baca juga: Begini Kronologi Pelarangan Seminar Sejarah 1965 di LBH Jakarta
Ia pun menyebut kepolisian harus bisa menangkap pihak yang memviralkan atribut komunisme di media sosial. Sebab, kata Bedjo, pihaknya sama sekali tidak menyinggung soal komunisme. “Mana bisa dan mana mungkin. Hari ini adalah yang kedua kali kami mengungsi di LBH,” ujarnya.
Bedjo pun kecewa lantaran LBH Jakarta yang sering menjadi tempat terakhir banyak orang mencari kebenaran bisa dijebol pihak kepolisian. “Kalau begitu ke mana lagi kami mencari tempat berlindung,” katanya.
Baca juga: Seminar Sejarah 1965 Dilarang, Ini Penjelasan Tito ke Usman Hamid
Ia berpendapat pembubaran ini adalah upaya sistematis untuk menghalangi kebenaran sejarah 1965 terbuka. “Ada yang ketakutan jika kebohongan 65 terbongkar.”
Sebelumnya, Seminar Sejarah 1965 rencananya digelar di LBH Jakarta mengambil tema Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66. Belasan tamu diskusi yang sebagian besar sudah sepuh dan keluarga korban peristiwa 1965 sudah datang untuk mengikuti acara itu. Namun, ditutupnya kantor oleh kepolisian membuat mereka tertahan.
Baca juga: WALHI: Pembubaran Seminar Sejarah 1965 Mengancam Demokrasi
Pihak kepolisian beranggapan acara seminar yang digelar tidak untuk umum dan terbatas ini harus memerlukan pemberitahuan kepada kepolisian. Namun, pihak penyelenggara menolak karena sifat acara yang terbatas dan tidak untuk dipublikasikan. Kepolisian, di tengah aksi sejumlah orang yang menolak, pun membubarkan seminar sejarah ini.
ARKHELAUS W.
