TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari berbagai daerah yang menjadi kantong pekerja migran (TKI) mengikuti workshop “Membangun dan Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Mulai dari Desa”. Acara ini satu rangkaian dengan acara Peluncuran Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang digagas Kementrian Ketenagakerjaan di Hotel Bidakara Jakarta, 11-13 September 2017.
Desmigratif adalah program perlindungan dan peningkataan kesejahteraan pekerja migran dan keluarganya, sejak sebelum penempatan, saat penempatan hingga purna penempatan.
Baca Juga:
Para Kepala Desa dan Kepala Dinas mendapatkan empat materi yang menjadi pilar program Desmigratif, yakni membangun pusat informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi; penumbuhkembangan usaha produktif; pembentukan komunitas pengasuhan dan tumbuh kembang anak (community parenting); dan pembentukan dan pengembangan koperasi atau lembaga keuangan mikro.
“Menjadi pekerja migran adalah hak semua orang. Melalui program Desmigratif, kami bisa memastikan migrasi yang aman bagi warga di desa kami,” kata Irmibus Denny, Kepala Desa Rangga Talo, Lio Timur, Ende, Nusa Tenggara Timur, Selasa, 12 September 2017.
Pembentukan pusat layanan informasi ketenagakerjaan dan layanan migrasi, lanjutnya, memberi kepastian TKI yang berangkat ke luar negeri adalah legal, terdokumentasi, negara tujuan jelas, sehingga terhindar dari human trafficking sebagaimana yang sering terjadi di NTB.
Baca Juga:
Pelatihan dan pendampingan usaha produktif juga diharapkan memberi nilai ekonomi bagi keluarga TKI. Dicontohkannya, Desa Rangga Talo memiliki potensi usaha minyak kemiri, minyak kakau dan minyak kayu putih. Untuk menambah nilai keonomian, diperlukan pendampingan pada proses produski, kemasan dan penjualan.
Sumardi, Kepala Desa Rengas Pendawa, Larangan, Brebes, Jawa Tengah mengaku program ini didisain sangat bagus untuk melindungi TKI sejak dari kampung, di negara tujuan hingga kembali ke kampung.
Di desanya, lanjutnya, terdapat sedikitnya 1500 warga yang menjadi TKI. Beberapa diantaranya bermasalah. Sebelumnya, pihak aparat desa tidak tahu bagaimana mengurus imigrasi yang baik, tidak mengetaui perusahaan sebagai Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang baik, dan sebagainya. “Dengan Desmigratif, perangkat desa bisa memastikan migrasi yang aman bagi warganya,” ujar Sunardi.
Dia juga berharap, program ini bisa membantu pengelolaan keuangan TKI yang dikirimke keluarganya digunakan untuk kegiatan produktif.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kupang, Kris Koroh optimis, dengan melibatkan banyak kementrian, perbankan dan swasta, Desmigratif akan mampu meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan TKI dan keluarganya. ”Semoga program yang menyeluruh bagi TKI dalam Desmigratif, mulai dari sebelum, saat dan pasca purna penempatan TKI, bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
120 kepala desa yang hadir, berasasal dari desa yang tahun ini menjadi target pelaksanaan program Desmigratif. Tahun 2018 dikembangkan pada 130 desa dan 150 desa pada 2019. Total 400 desa.
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker, Maruli A. Hasoloan mengatakan, dengan melibatkan 11 kementrain/lembaga, perbankan dan sawasta, masalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan TKI akan terus meningkat. “Karena masalah TKI memang harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.(*)
