Datangi Istana, Nelayan Jelaskan Cantrang Tak Berbahaya Bagi Alam  

Reporter

Nelayan menunjukkan foto Menteri Susi Pudjiastuti dalam aksi menolak Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan di Tegal, 28 Januari 2015. Alat tangkap ikan cantrang dogol yang digunakan mayoritas nelayan di Tegal termasuk satu dari enam jenis pukat tarik berkapal. TEMPO/Dinda Leo Listy

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana penggantian cantrang belum berhenti menimbulkan keresahan di kalangan nelayan. Sejumlah nelayan masih memprotes kebijakan tersebut. Bahkan, hari ini, Aliansi Nelayan Indonesia kembali datang ke Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menindaklanjuti pelarangan cantrang.

"Kami tadi memenuhi undangan KSP untuk menindaklanjuti sekaligus presentasi terkait dengan alat tangkap cantrang," ujar Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia Riyono di Istana Kepresidenan, Jumat, 8 September 2017.

Baca: Hasil Rapat Bersama Jokowi, Susi : Larangan Cantrang Sudah Final

Sebelumnya, pemerintah telah menyampaikan komitmen pelarangan penggunaan cantrang per akhir tahun ini. Sebab, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, penggunaan cantrang bisa merusak alam atau biota laut.

Awalnya, pelarangan cantrang akan berlangsung lebih awal. Namun, karena adanya kritik dari nelayan dan proses penggantian cantrang yang tak kunjung usai, tenggat waktu aturan itu akhirnya diperpanjang atas perintah Presiden Joko Widodo.

Baca: Nelayan Cantrang Boleh Melaut Hingga Akhir Tahun

Riyono menjelaskan, cantrang tidak boleh dilarang. Sebab, menurut kajiannya, cantrang tidak menimbulkan kerusakan alam.

Salah satu poin mengapa cantrang tak merusak alam karena alat tersebut bekerja di kolom air. Jika cantrang bekerja di dasar air, kata Riyono, itu baru berpotensi merusak alam. "Kalau di dasar air itu jenis trawl. Masyarakat tahunya cantrang dioperasikan di dasar, di terumbu karang. Mana mungkin alat tangkap ditaruhnya di terumbu karang," katanya.

Riyono melanjutkan, cantrang hanya mampu menangkap ikan-ikan spesifik. Dia mengklaim cantrang tidak bisa dipakai untuk menangkap ikan kecil.

"Kami harap penjelasan kami tadi menjadi bahan pertimbangan KSP untuk memberi masukan ke Presiden Joko Widodo. Ini agar cantrang bisa dilegalkan," ucapnya. Dia menambahkan, Aliansi tidak mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tak ada respons.

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan menerima masukan yang diberikan aliansi. Namun, menurut dia, pemerintah tak berencana mengubah kebijakan penggantian cantrang.

"Pertemuan terakhir dengan Pak Presiden, sudah disepakati penggunaan cantrang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Nanti dilihat lagi pas akhir tahun," tuturnya.

ISTMAN M.P.






KKP Ancam Pemilik Kapal Cantrang: Yang Beroperasi Sudah Dipastikan Tanpa Izin

16 Januari 2022

KKP Ancam Pemilik Kapal Cantrang: Yang Beroperasi Sudah Dipastikan Tanpa Izin

KKP menjelaskan bahwa pelarangan alat tangkap cantrang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2020.


Susi ke Jokowi: Katanya Cantrang Dilarang, tapi Apa yang Ada?

5 Agustus 2021

Susi ke Jokowi: Katanya Cantrang Dilarang, tapi Apa yang Ada?

Susi Pudjiastuti, mempertanyakan komitmen pemerintah soal penggunaan alat tangkap ikan berbahaya, seperti cantrang dan trawl.


Kemenkeu Akui Banyak Aset Negara yang Bermasalah

17 April 2021

Kemenkeu Akui Banyak Aset Negara yang Bermasalah

Direktur Barang Milik Negara Kemenkeu, Encep Sudarwan, mengakui masih banyak aset negara yang bermasalah.


KKP Tangkap Empat Kapal Cantrang di Selat Makassar

20 Maret 2021

KKP Tangkap Empat Kapal Cantrang di Selat Makassar

KKP menangkap empat unit kapal ikan cantrang yang melanggar ketentuan operasional di Selat Makassar.


Bahas Pro Kontra Cantrang, KKP: Nelayan Sejahtera Itu Tujuan Utama

8 Februari 2021

Bahas Pro Kontra Cantrang, KKP: Nelayan Sejahtera Itu Tujuan Utama

KKP tidak hanya menemui nelayan yang menggunakan cantrang, tapi juga nelayan yang merasa dirugikan dengan adanya cantrang.


Ke Nelayan, Trenggono Beberkan Alasan Setop Alat Tangkap Cantrang Sementara

30 Januari 2021

Ke Nelayan, Trenggono Beberkan Alasan Setop Alat Tangkap Cantrang Sementara

Menteri Trenggono menjelaskan alasannya masih menangguhkan Peraturan Menteri Nomor KP 59 Tahun 2020 yang di dalamnya mengatur penggunaan cantrang.


Menteri Trenggono Belum Izinkan Penggunaan Cantrang di Lapangan

27 Januari 2021

Menteri Trenggono Belum Izinkan Penggunaan Cantrang di Lapangan

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan penggunaan alat tangkap cantrang masih butuh kajian.


KKP Masih Kaji Pelaksanaan Peraturan Menteri yang Izinkan Lagi Cantrang

27 Januari 2021

KKP Masih Kaji Pelaksanaan Peraturan Menteri yang Izinkan Lagi Cantrang

Penerbitan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 oleh KKP yang melegalkan cantrang sebagai alat tangkap dinilai menyebabkan sejumlah persoalan serius.


Tolak Penggunaan Cantrang, Kiara: Nelayan Tradisional Menjerit

23 Januari 2021

Tolak Penggunaan Cantrang, Kiara: Nelayan Tradisional Menjerit

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menyarankan KKP mencabut Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2020 yang mengizinkan penggunaan cantrang.


Nelayan Tolak Aktivitas Kapal Cantrang di Kepulauan Masalembu, Ini Sebabnya

23 Januari 2021

Nelayan Tolak Aktivitas Kapal Cantrang di Kepulauan Masalembu, Ini Sebabnya

Aktivitas kapal cantrang dinilai sangat meresahkan nelayan kecil dan tradisional di Desa Masalima dan Desa Sukajeruk, Pulau Masalembu.