KPK Tak Hadir dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi Hukum DPR  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.COJakarta - Ketua Komisi Hukum DPR RI Bambang Soesatyo memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak akan hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPR hari ini, Rabu, 6 September 2017. Agenda rapat ini rencananya akan membahas sejumlah hal menyangkut KPK, seperti anggaran.

    "Nah, KPK sampai saat ini tidak hadir, ya bukan salah kami. Tapi kami juga memahami memang ada tugas kedinasan yang tidak bisa dihindari," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu.

    Baca juga: Rapat di DPR Hari Ini, KPK: Undangannya Kami Hormati, Namun..

    Sebelumnya, KPK, melalui juru bicaranya, Febri Diansyah, mengatakan belum bisa memastikan apakah akan hadir dalam RDP dengan DPR yang berlangsung hari ini. Ketidakpastian kehadiran itu terkait dengan adanya beberapa pimpinan KPK yang sedang bertugas di luar kota.

    Menurut Bambang, selain membahas anggaran KPK tahun depan, melalui rapat kali ini Komisi III berencana mengkonfirmasi sejumlah hal penting terkait dengan Pansus Hak Angket KPK. Terutama mengenai pernyataan Direktur Penyidik KPK Aris Budiman ihwal sejumlah masalah internal di KPK dan adanya komisioner keenam di lembaga tersebut.

    "Kami konfirmasi ke pimpinan KPK dan tidak menutup kemungkinan juga kami minta pimpinan KPK menghadirkan pihak yang dituding oleh Arif Budiman," kata Bambang.

    Simak pula: Rapat dengan KPK Hari Ini, DPR Akan Tanya Soal Aris Budiman

    Bambang menilai ketidakhadiran KPK pada RDP ini tentunya akan merugikan KPK sendiri. Sebab, menurut dia, keterangan KPK bisa memberikan pertimbangan bagi Pansus dan Komisi III agar rekomendasi yang dikeluarkan nantinya lebih obyektif.

    "Jadi saya imbau kepada KPK tinggalkan ego pribadi, pikirkan institusi KPK secara keseluruhan. Kalau tidak hadir, yang rugi adalah institusi KPK," kata Bambang.

    DIAS PRASONGKO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.