Mendagri Pantau Isu Rohingya yang Digunakan untuk Serang Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian perihal isu tragedi Rohingya yang dipakai sekelompok orang untuk menyerang pemerintah. Menurut Tjahjo, sikap pemerintah terhadap masalah Rohingya sudah jelas sehingga seharusnya tidak ada serangan untuk Presiden Joko Widodo.

    "Saya kira pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo yang menugaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke sana (Myanmar dan Bangladesh) sudah jelas. Itu sudah menunjukkan keprihatinan pemerintah terhadap masalah Rohingya," ujar Tjahjo Kumolo di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 September 2017.

    Baca: Jawaban Jokowi Soal Langkah Indonesia untuk Rohingya

    Sebelumnya, Kapolri menyatakan sudah ada upaya dari sejumlah oknum untuk menyerang pemerintah dengan isu krisis kemanusiaan di Rohingya. Caranya, dengan memberikan kesan seolah-olah pemerintah lamban merespons krisis di Rohingya.

    Upaya ke arah sana, menurut Kapolri, terlihat dari analisis platform media sosial. Hasil analisis menunjukkan pembahasan Rohingya di media sosial, yang awalnya berorientasi kemanusiaan, perlahan bergeser ke isu politik dengan menyeret nama Jokowi.

    Tjahjo melanjutkan, dia sudah mengantisipasi adanya serangan-serangan itu. Karena itu, aparat Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) di daerah dikerahkan untuk memonitor kemungkinan isu Rohingya digunakan untuk menggerakkan massa demi tujuan buruk.

    Simak: Kapolri: Isu Rohingya Digunakan untuk Menyerang Pemerintah Jokowi

    Namun Tjahjo menegaskan tidak ada niatan dari pemerintah menghalangi kebebasan berekspresi terhadap krisis di Rohingya. Menurutnya, selama reaksi masyarakat wajar dan menunjukkan rasa empati, hal itu tak perlu dipermasalahkan. "Untuk urusan demo atau tidak, izin itu menjadi kewenangan Kapolri. Pemerintah daerah hanya perlu ikut apa yang menjadi sikap Polri," ujarnya.

    Saat ditanya apakah Kesbangpol sudah melaporkan soal potensi isu Rohingya dipakai untuk menggerakkan masyarakat, Tjahjo mengatakan belum ada laporan yang serius. "Yang jelas, pemerintah sudah merespons aksi di Rohingya dengan mengirim Menteri Luar Negeri. Seharusnya itu sudah cukup mewakili," ucapnya.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.