PSI Ingin Terkuaknya Saracen Bangkitkan Pemilih Cerdas

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif di Kantor DPP PSI, 27 Agustus 2017. TEMPO/Andita Rahma

    Ketua Umum PSI, Grace Natalie, dalam konferensi pers pembukaan pendaftaran calon anggota legislatif di Kantor DPP PSI, 27 Agustus 2017. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta-  Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie berharap terungkapnya sindikat penyedia jasa konten kebencian Saracen bisa menjadi awal kebangkitan pemilih cerdas di Tanah Air.

    "Kita punya pilkada tahun depan dan saya yakin modus seperti (Saracen) ini banyak sekali. Semoga ini membuat banyak masyarakat mulai menjadi pemilih cerdas," ujar Grace yang dihubungi di Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2017.

    Baca juga: Polisi Usut Pihak-pihak Pemesan Konten Kebencian Saracen

    Pada Rabu lalu, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri mengungkap penangkapan tiga orang dari kelompok Saracen, sindikat penyedia jasa konten kebencian. Ketiga orang yang ditangkap tersebut bertindak sebagai kelompok yang menerima pesanan untuk menyebarkan kebencian dengan motif ekonomi.

    Grace menilai terbongkarnya jaringan pelaku penyebar hoaks dan ujaran kebencian berbau SARA itu sudah sepatutnya menyadarkan masyarakat, agar kemudian dapat lebih cerdas menyaring informasi yang mereka peroleh. "Ada loh profesi seperti itu, dan duitnya banyak dari situ. Padahal harganya dibayar dengan membuat orang terpecah-belah. Ini masyarakat harus mulai sadar," kata Grace.

    Ia juga berharap pihak kepolisian kelak dapat lebih banyak lagi mengungkap jaringan-jaringan kejahatan yang menyalahgunakan kemudahan teknologi dan informasi digital tersebut.

    "Di pilkada mana pun itu paling enak memang memakai berita hoaks atau 'black campaign", ini perlu diwaspadai, apalagi sebagian besar wilayah Jawa akan pilkada tahun depan, yang mana 50 persen pemilih Indonesia ada di Jawa," tuturnya soal ancaman kelompok seperti Saracen.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.