Angan-angan Muhaimin Iskandar Seandainya Jadi Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menakertrans Muhaimin Iskandar. ANTARA/Reno Esnir

    Menakertrans Muhaimin Iskandar. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Umum Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan partainya sudah lama mengusung sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Sejak kapan, Muhaimin memastikan jauh sebelum Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) dibuat oleh Presiden Joko Widodo.


    "Ide tema Pancasila jauh sebelum Jokowi bikin UKPPIP, PKB sudah bikin duluan. Memang kelas PKB tidak perlu penghargaan, tapi memberi penghargaan," kata Muhaimin saat pidato di acara PKB Movie Award 2017 di di Museum Fatahillah, Jakarta pada  Sabtu, 19 Agustus 2017.

    Baca: PKB Sodorkan Muhaimin Iskandar Dampingi Jokowi di Pilpres 2019


    Muhaimin berkisah, seumpama dirinya menjadi presiden akan menobatkan Jajan C. Noer dan Rako Prijanto untuk bekerja di UKPPIP.  Alasannya, keduanya sangat mempuni. "Sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang paling baik melalui film, selain dangdutan," ujar Muhaimin.


    Menurut Muhaimin, mensosialisasikan nilai Pancasila lebih baik menggunakan media film. "Diskusi dan ceramah enggak akan masuk. Kalau melalui film, Pancasila akan menjadi ideologi yang kuat dan mengakar," ujar mantan Menteri Ketenagakerjaan ini.


    Muhaimin menyarankan, Presiden Jokowi tidak perlu membuat banyak unit kerja untuk mensosialisasikan nilai Pancasila. "Sosialisasi dengan film lebih efektif.  Sosialisasi nilai-nilai kebangsaan harus fektif," ucapnya.


    Penhargaan film PKB Movie Award merupakan acara rutin tahunan yang digagas Muhaimin. Ini merupakan tahun kedua PKB menyelenggarakan acara tersebut. "Bayangkan jika (penghargaan ini) dilaksanakan ada dangdutan sedikit, sempurna sudah," tutur Muhaimin Iskandar.


    CHITRA PARAMAESTI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.