Wapres JK: Berselisih soal Garam Itu Artinya Menyiksa Orang Kecil

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • JK saat mengunjungi ruangan JK e-Panrita Centre di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis

    JK saat mengunjungi ruangan JK e-Panrita Centre di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan. TEMPO/Iqbal Lubis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyinggung soal isu garam yang terjadi di Tanah Air saat membuka perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2017 di Center Point of Indonesia (CPI), Makassar, Kamis 10 Agustus 2017.

    Menurut JK, tak ada negara lain yang ribut soal garam, gula, dan beras, kecuali di Indonesia. Karena itu, ia tak ingin lagi memperdebatkan atau berselisih terkait garam. "Kalau kita berselisih terus soal garam artinya kita menyiksa orang kecil," kata Kalla di acara tersebut.

    Padahal, JK melanjutkan, Indonesia memiliki laut begitu banyak dan panjang, sehingga tak perlu meributkan persoalan garam.

    Simak pula: Garam Langka, Jokowi Panggil Menteri dan PT Garam

    JK juga menyampaikan apa gunanya dibuat universitas banyak di Indonesia dan memberikan bea siswa jika tak berguna. "Apa gunanya lembaga-lembaga kalau kebutuhan dasar saja masih diperdebatkan," ucapnya.

    Ia menegaskan bahwa bangsa ini sudah merdeka hampir 72 tahun, sehingga tak perlu lagi berselisih untuk persoalan sepele. "Pernahkah Anda mendengar Malaysia, Thailand, bertengkar karena garam? Padahal garam ini hanya kecil," kata dia.

    JK menambahkan semakin tinggi ekonominya maka kebutuhan gula juga semakin tinggi. Begitu juga dengan garam, menurut dia, makin miskin maka kebutuhannya semakin tinggi sebab makan ikan asing dan indomie saja membutuhkan garam.

    JK menyebutkan kebutuhan garam di Indonesia terus meningkat dari 7 ton menjadi 9 ton, lantaran penduduk Indonesia terus bertumbuh 1,4 persen per tahun. "Bagaimana memperbaiki kebutuhan dasar ini, ya masalahnya di anggaran."

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.