Kementrian Kesehatan Akui Ada Target SDG yang Belum Tercapai

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementrian Kesehatan mengakui ada beberapa sasaran dari 19 target Sustainable Development Goals  (SDG)  yang belum tercapai. Antara lain angka kematian ibu yang masih tergolong tinggi, sanitasi di pedesaan, serta penyakit menular seperti TBC dan HIV AIDS.

    Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementrian Kesehatan Anung Sugihantono menjelaskan target yang belum tercapai itu merupakan tanggungjawab banyak pihak.

    “Kesehatan itu bisa jadi impact. Kematian ibu itu tidak 100 persen karena persoalan kesehatan. Misalnya dia sudah tau  punya resiko tinggi, tapi pas begitu akan transpor  jalannya rusak, atau misalnya cuaca," kata Anung  pada acara Hari ASI Sedunia 2017 di Jakarta, Rabu 9 Agustus 2017.

    Anung menjelaskan beberapa faktor penyebab target SDG yang belum tercapai tersebut dapat menjadi perbaikan program dan kinerja Kementerian Kesehatan.

    Menurutnya, pembangunan kesehatan bukan berarti pembangunan oleh Kementerian Kesehatan saja tetapi oleh banyak pihak lainnya. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan gencar membuat program peningkatan kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait.

    Salah satu langkah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencapai keberhasilan SDG adalah meningkatkan kesadaran masyarakat  akan pentingnya air susu ibu (ASI). Antara lain  penyelenggaraan  Pekan ASI Sedunia (PAS) 2017.

    Anung menjelaskan Pekan ASI  bertujuan untuk memahami pentingnya kerja sama mendukung pemberian ASI, serta mengajak berbagai pihak untuk mendukung ibu menyusui. Sebab menyusui hingga dua tahun dapat menekan angka kematian neonatal dan bayi.

    BIANCA ADRIENNAWATI | UWD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.