Sultan HB X Ditetapkan Sebagai Gubernur, Masih dengan Gelar Lama

Reporter

Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pimpin jalannya Pisowanan Ageng untuk menyambut logo baru Daerah Istimewa Yogyakarta di Keraton Yogyakarta, 7 Maret 2015. Meski meriah, namun acara tersebut tak dapat dihadiri seluruh keluarga Sultan HB X. TEMPO/Pribadi Wicaksono

TEMPO.CO, Yogyakarta - Setelah sempat berpolemik soal penggunaan nama, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya menetapkan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai Gubernur DIY periode 2017-2022 melalui sidang paripurna Rabu 2 Agustus 2017.

Selain menetapkan Sultan HB X sebagai gubernur, DPRD DIY juga menetapkan Raja Kadipaten Puro Pakualam, Kanjeng Gusti Pangeran Ario Adipati (KGPAA) Paku Alam X sebagai Wakil Gubernur DIY.

Baca juga: Visi Cagub DIY, Sultan HB X Prioritaskan Kemiskinan Yogya Selatan

Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY itu ditandai ketokan palu oleh pimpinan DPRD DIY dan dibacakannya Keputusan DPRD DIY nomor 58/k/DPRD/2017.

Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana menuturkan setelah penetapan gubernur dan wakil gubernur ini, tugas DPRD selanjutnya adalah meminta pengesahan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Dalam Negeri. “Setelah pengesahan kemudian pelantikan, apakah akan dilakukan di Istana Negara Jakarta atau Istana Negara Yogyakarta itu kewenangan pusat,” ujar Youke.

Baca juga: Sultan HB X Sampaikan Visi-Misi sebagai Calon Gubernur DIY

Ihwal polemik penggunaan nama ganda Sultan, antara Hamengku Buwono atau Hamengku Bawono, yang sempat menjadi pembahasan di panitia khusus, Youke menuturkan hal itu sudah masuk ranah yang berbeda dengan proses penetapan. “Ketentuan dalam Undang-Undang Keistimewaan sudah kami laksanakan dari tahap awal verifikasi berkas calon sampai proses penetapan,” ujar Youke.  

Youke menuturkan, DPRD melakukan penetapan karena dari pihak Keraton dan Puro Pakualaman juga taat ketentuan UU Keistimewaan DIY Nomor 13 tahun 2012 saat proses pelengkapan berkas calon.

Baca juga: Soal Nama Ganda, DPRD Minta Sultan HB X Ubah Gelar di Website

“Dalam UU Keistimewaan sudah jelas disebut yang ditetapkan sebagai gubernur adalah raja keraton bertakhta yakni Sultan Hamengku Buwono dan wakil gubernur adalah raja Paku Alam bertakhta,” ujarnya.

Penetapan ini dibacakan oleh juru bicara Panitia Khusus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DPRD DIY Arif Noor Hartanto dalam sidang paripurna yang dihadiri Sultan dan Paku Alam.

Baca juga: Pengisian Jabatan Gubernur DIY, DPRD Tolak Akui Sabda Raja

“Panitia khusus telah menyimpulkan bahwa tidak ada nama lain selain Sultan Hamengku Buwono X seperti yang diajukan pihak Keraton dalam berkas pencalonan,” ujar Arif.

Artinya DPRD hanya mengakui bahwa nama gelar Sultan bertakhta sesuai dengan UU Keistimewaan, dan tak mengenal nama ‘Bawono’ seperti isi Sabda Raja Sultan HB X yang mengganti nama gelarnya pada tahun 2015 lalu.

Baca juga: Sultan HB X: Klarifikasi Gelar Tak Berkaitan Penetapan Gubernur

Gubernur DIY Sri Sultan HB X sendiri menanggapi santai ihwal  gelar namanya usai penetapan itu. “Ya, engga papa, namanya (Hamengku Buwono) kan harus sesuai dimaksud Undang-Undang (Keistimewan),” ujar Sultan.

Sultan menuturkan jika nama yang diajukan untuk pencalonan gubernur berbeda jelas akan bertentangan dengan UU Keistimewaan. Namun saat ditanya ihwal keberadaan Sabda Raja tahun 2015 lalu yang melahirkan nama Bawono, Sultan menjawab singkat, “Itu persoalan lain,” ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO






Alasan Sultan HB X Ingin Penanaman Kopi Gencar di Lereng Merapi

3 hari lalu

Alasan Sultan HB X Ingin Penanaman Kopi Gencar di Lereng Merapi

Sultan Hamengku Buwono X menuturkan ada beberapa faktor positif jika aktivitas menanam kopi di lereng Merapi jadi prioritas.


Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

14 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

16 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

16 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

16 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

22 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

23 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Sapa Aruh, Sultan Hamengku Buwono X Beberkan Konsep Pengembangan Wisata Lewat Dana Keistimewaan

28 hari lalu

Sapa Aruh, Sultan Hamengku Buwono X Beberkan Konsep Pengembangan Wisata Lewat Dana Keistimewaan

Sultan HB X mengisyaratkan pemakaian Dana Keistimewaan yang bersumber dari APBN salah satunya bisa untuk membantu pengembangan wisata suatu daerah.


Konser Kamardikan Digelar, Saat Masyarakat Bisa Kembali Kunjungi Agenda Keraton Yogyakarta

30 hari lalu

Konser Kamardikan Digelar, Saat Masyarakat Bisa Kembali Kunjungi Agenda Keraton Yogyakarta

Sebanyak 750 pengunjung dihibur dengan penampilan apik konser yang diinisiasi divisi kesenian atau Kawedanan Kridhomardowo Keraton Yogyakarta itu.


Keraton Yogyakarta Kini Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata dan Seni Budaya

30 hari lalu

Keraton Yogyakarta Kini Miliki Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata dan Seni Budaya

Lembaga sertifikasi profesi Keraton Yogyakarta ini tidak hanya untuk abdi dalem Keraton saja, namun juga bisa dimanfaatkan masyarakat luas.