Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gubernur Jabar Merotasi Pejabat di Lingkungan Pemda

image-gnews
Para pegawai di lingkungan Pemda Jabar diminta loyal kepada negara dan menunjukkan kinerja sebaik-baiknya.
Para pegawai di lingkungan Pemda Jabar diminta loyal kepada negara dan menunjukkan kinerja sebaik-baiknya.
Iklan

INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan perubahan harus dilakukan demi hadirnya reformasi birokrasi dan tatanan organisasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang lebih baik dan mampu memenuhi tuntutan pelayanan publik.

“Tidak ada like and dislike, tidak ada sogok-sogokan, yang ada adalah sebuah evaluasi, sebuah perbaikan tatanan struktur pemerintahan,” kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan,  ketika melantik pejabat Eselon II, III, IV, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jumat, 28 Juli 2017.

Aher  melantik 238 pejabat struktural Eselon III, dan IV, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 821.28/Kep. 674-BKD/2017, tanggal 27 Juli 2017, tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan struktural/jabatan administrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kepada para pejabat yang dilantik, Aher mengatakan rotasi atau pergeseran posisi jabatan bertujuan untuk penyegaran organisasi. Untuk itu, Aher meminta agar para pegawai di lingkungan pemda loyal kepada negara dan menunjukkan kinerja sebaik-baiknya.

Sejumlah nama yang digeser dari jabatannya di antaranya Hening Widiatmoko, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kini menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Jabatan yang ditinggal Hening Widiatmoko diisi oleh Anton Gustoni.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dewi Sartika yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, kini menjadi Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan.

Dody Firman Nugraha, sebelumnya menjabat Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan,  kini menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah.

Gubernur juga merotasi sekitar 130 kepala SMA/SMK se-Jawa Barat. "Rotasi itu untuk pemerataan kualitas pendidikan. Kemarin masalah PPDB, semua orang tertuju pada sekolah favorit. Makanya kita akan sebar kepala sekolahnya, jadi sekolah favorit merata seluruhnya," kata Aher. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

7 November 2022

Cara Merawat Ban Tubeless Mobil

Agar ban tubeless Anda mampu bertahan lama, pasti harus diperlakukan dengan baik sehingga tidak cepat rusak.


Guru TIK Batam Makin Melek Digital

29 Agustus 2022

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam | Foto: KEMENKOMINFO
Guru TIK Batam Makin Melek Digital

Kemenkominfo Menyelenggarakan Kelas Literasi Digital dalam Bimbingan Teknis untuk MeningkatkanKompetensi Guru TIK di Kota Batam


Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

27 Februari 2022

Semakin Mudah, LRT, Bus, dan Angkot di Palembang Sudah Terintegrasi

Integrasi memudahkan aksesibilitas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan umum perkotaan di Palembang dan sekitarnya.


Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

27 Februari 2022

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Gus Muhaimin Rajut Spirit Perjuangan Kiai Abbas di Pesantren Buntet Cirebon

Gus Muhaimin mengaku spirit perjuangan Kiai Abbas akan terus dikenang sepanjang masa.


Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

27 Februari 2022

Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Utamakan Nelayan Kecil

Kuota tersebut dimanfaatkan untuk nelayan lokal, bukan tujuan komersial (penelitian, diklat, serta kesenangan dan rekreasi), dan industri


BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

19 Februari 2022

(Ki-ka) Direktur Utama BNI Royke Tumilaar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan bersama sekitar 300 diaspora Indonesia yang hadir secara virtual dalam Acara Silaturahmi Daring Diaspora Indonesia, Sabtu (19/2/2021).
BNI Siapkan Layanan Beyond Banking untuk 8 Juta Diaspora Indonesia

Kolaborasi diaspora dengan perbankan nasional merupakan upaya untuk terus menciptakan banyak peluang investasi di luar negeri.


Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

19 Februari 2022

Mesin ATM BNI
Mesin ATM BNI di Kantor Rans, Pakar: Strategi Bank Genjot Literasi Keuangan

Heboh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mendapatkan kado ulang tahun mesin ATM dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).


Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

19 Februari 2022

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Bamsoet Optimistis Pengaspalan Kembali Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Segera Selesai

Tes pramusim MotoGP yang telah digelar pada 11 Maret 2022 menjadi pelajaran penting menghadapi race MotoGP pada 18-20 Maret 2022 nanti.


Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

19 Februari 2022

Dukung KTT G20, PLN Tambah 2 Pembangkit Perkuat Listrik Bali

Kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi bukti keandalan listrik PLN dalam mendukung kegiatan berstandar dunia.


HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

19 Februari 2022

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA
HNW: Sebaiknya Pemerintah Segera Mencabut Permenaker 2/2022

Sikap yang memaksakan tetap berlakunya Permenaker 2/2022 itu bisa menciderai nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila.