Ada 19 Ribu Lowongan CPNS 2017, Paling Banyak Formasi Apa Saja?

Reporter

TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Setidaknya ada 19.210 formasi yang disediakan pemerintah dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di dua lembaga negara, yakni Mahkamah Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Adapun formasi untuk kedua lembaga tersebut masing-masing 1.684 orang dan 17.962 orang.

"Jumlah itu termasuk untuk mengakomodasi putra dan putri lulusan terbaik (cum laude) 468 orang dan putra/putri dari Papua dan Papua Barat 301 orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di laman setkab.go.id.

Menurut Asman, formasi untuk MA tersebut meliputi calon hakim pada peradilan umum, agama, dan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, syariah, dan hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai penjaga lembaga pemasyarakatan (lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga lapas mencapai 14 ribu orang dengan kualifikasi minimal lulusan SLTA/sederajat dan menguasai komputer,” ujarnya.

Adapun untuk analis keimigrasian dibutuhkan 2.278 orang dengan kualifikasi minimal sarjana dari berbagai jurusan, di antaranya hukum, sosial-politik, ekonomi, akuntansi, komunikasi, teknik informatika, teknik komputer, dan bahasa asing.

Informasi mengenai rekrutmen CPNS ini dapat dilihat di situs berikut ini.

a. Situs Kementerian PAN-RB: www.menpan.go.id
b. Situs Badan Kepegawaian Negara: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan HAM: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi melalui https://sscn.bkn.go.id pada 1-31 Agustus 2017.

WDA






Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

16 jam lalu

Kemenkumham Bantah Dubes AS Pengesahan RKUHP Bisa Bikin Investor Asing Kabur

Sum Kim menilai pasal-pasal RKUHP ihwal moralitas bakal mempengaruhi investor asing kala memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia.


Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

16 jam lalu

Staf KSP Gembira RKUHP Disahkan DPR, Anggap Langkah Nyata Reformasi Hukum Pidana

Jaleswari mengatakan pengesahan RKUHP beperan mencegah disparitas hukum pidana antara satu dengan yang lainnya.


Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

1 hari lalu

Momen Anggota PKS Adu Mulut dengan Dasco Bahas RKUHP: Jangan Jadi Diktaktor!

Iskan menolak diam saat melakukan interupsi pengesahan RKUHP. Ia dan Dasco berbicara di saat yang bersamaan dan memotong satu sama lain.


Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

1 hari lalu

Breaking News: Tok, DPR Resmi Sahkan RKUHP Jadi Undang-Undang

Sidang paripurna DPR mengesahkan RKUHP meski diwarnai sejumlah penolakan oleh masyarakat.


Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

2 hari lalu

Kemenkumham Terbitkan Peta Jalan Pokja P5HAM Bagi Disabilitas Mental Psikososial

Pokja P5HAM menjadi penting karena persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas mental sangat memprihatinkan.


Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

2 hari lalu

Masyarakat Gelar Aksi Tolak Pengesahan RKUHP, Ini 8 Keresahan yang Bakal Disampaikan

Aliansi sipil bakal menggelar aksi penolakan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR


Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

9 hari lalu

Payung Hukum Program Regsosek BPS Rp 4,17 Triliun Dinilai Tak Jelas

Nasib program Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik atau BPS terombang-ambing. Kenapa?


Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

9 hari lalu

Kata Pemerintah soal Pembahasan RKUHP Dianggap Tak Libatkan Publik

Aries juga menyebut partisipasi yang bermakna dalam penyusunan RKUHP tidak dapat diartikan sebagai menerima penuh seluruh masukan.


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

10 hari lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

11 hari lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.