Gaji Anggota DPRD Boyolali Diklaim Tertinggi Se-Indonesia

Reporter

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang Seno Samudro (tengah) dan Said Hidayat (keempat kanan) berorasi didepan pendukungnya saat kegiatan kampanye terbuka di Stadion Pandan Arang Boyolali, Jawa Tengah, 4 Desember 2015. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Boyolali - Bupati Boyolali Seno Samodro mengklaim gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Kabupaten Boyolali merupakan yang tertinggi di seluruh Indonesia. “Sekarang coba cari datanya, gaji anggota DPRD tertinggi berapa? Nggak ada yang lebih dari Rp 32 juta seperti di Boyolali. Ini pertama di Indonesia,” kata Seno kepada Tempo pada Kamis, 13 Juli 2017.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah resmi diundangkan sejak 2 Juni lalu. Peraturan tersebut mengatur hal ihwal perubahan atau bertambahnya jenis, nominal tunjangan, maupun fasilitas bagi angggota DPRD.

Baca:

Tunjangan Anggota DPRD DKI Naik, Djarot: Ada Syaratnya
Djarot Ogah Mengajukan Kenaikan Tunjangan DPRD, Ini Alasannya  

Sebagai perbandingan, Seno mengatakan, take home pay alias keseluruhan gaji yang diterima anggota DPRD di wilayah Solo Raya hanya berkisar belasan juta per bulan. “Di Boyolali, take home pay ketua DPRD tembus Rp 50 juta,” kata Seno.

Selain gaji dengan nominal yang fantastis, anggota DPRD Boyolali juga masih menikmati besarnya anggaran dari APBD yang dialokasikan untuk Sekretariat DPRD. Seno berujar, anggaran untuk Sekretariat DPRD di daerah lain rata-rata hanya sekitar Rp 15 miliar. Sedangkan di Boyolali mencapai Rp 30 miliar. “Jadi per bulan Rp 2,5 miliar harus habis,” ujar Seno.

Bukan tanpa alasan Seno ‘memanjakan’ para wakil rakyat. Ditambah besarnya perolehan kursi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya (25 kursi dari total 45 kursi di DPRD Boyolali), Seno merasa lebih mantap dalam membuat kebijakan untuk mewujudkan visi misinya. “Karena saya tidak diresekin secara politis. Itu kuncinya. Karena visi misi saya berat,” kata Seno.

Seno adalah Bupati Boyolali dua periode (2010 - 2021). Pada pemilihan kepala daerah 2010, Seno yang berpasangan dengan Agus Purmanto mengungguli tiga pasangan calon lain dengan perolehan suara sekitar 42 persen. Pada pemilihan kepala daerah 2015, Seno yang berpasangan dengan M. Said Hidayat mengalahkan bekas wakilnya, Agus Purmanto, dengan 70 persen suara.

“Kalau jadi Bupati tapi pengusungmu tidak mayoritas, kamu repot menganggarkan,” kata Seno. Dengan besarnya gaji anggota DPRD, Seno menjamin bahwa anggaran yang diajukan eksekutif mengucur mulus tanpa ‘kutipan’. “Di Boyolali itu kalau anggarannya Rp 200 miliar ya Rp 200 miliar,” kata Seno.

Simak:

Djarot: Pemerintah dan DPRD Bak Mata Uang Tak Bisa Dipisahkan
Aktivis Memprotes Persetujuan Kenaikan Gaji Anggota DPRD

Lantas apa visi misi berat itu sehingga musti memadukan kekuatan dukungan eksekutif dan legislatif, Seno menjawab, “Boyolali yang nyaman dikunjungi dan nyaman ditinggali untuk everybody tanpa mengenal ras, suku, dan agama. Itu dijabarkan ke seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata Seno.

Salah satu anggota DPRD Boyolali mengaku belum tahu secara pasti berapa nominal gaji yang akan dia terima setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017. “Peraturan daerah tentang itu sudah disahkan sebelum Idul Fitri. Tapi untuk hitung-hitungannya secara detail masih menunggu Peraturan Bupati,” kata anggota DPRD yang tidak bersedia disebutkan namanya itu.

DINDA LEO LISTY

 





Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

16 hari lalu

Sarana Jaya Minta Modal Rp 1,25 Triliun, DPRD: Buat Rumah DP 0 yang Jauh dari Target

Sarana Jaya mengusulkan penyertaan modal daerah (PMD) 2023 untuk pengadaan lahan dan pengembangan hunian terjangkau senilai Rp 1,25 triliun.


Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

18 hari lalu

Bupati Lumajang Menyesalkan Ketua DPRD Mundur karena Tak Hafal Pancasila

Bupati Lumajang Thoriqul Haq menyayangkan mundurnya Ketua DPRD Anang Akhmad Syaifudin karena tidak hafal Pancasila.


PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

18 hari lalu

PKB Masih Pelajari Dinamika Lapangan Usai Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila

PKB Jawa Timur belum akan buru-buru mencari pengganti Ketua DPRD Lumajang yang mengundurkan diri gara-gara tidak hafal Pancasila.


Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

18 hari lalu

Ketua DPRD Lumajang Mundur karena Tak Hafal Pancasila, PKB: Keselip Lidah

PKB Jawa Timur akan memanggil Anang Ahmad Syaifuddin yang meletakkan jabatannya setelah viral video ia tak lancar saat melafalkan Pancasila.


Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

24 hari lalu

Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM di Makassar, Mahasiswa Tak terpengaruh Bentrok Antarwarga

Ratusan massa mahasiswa demo tolak kenaikan BBM di Makassar. Terjadi bentrok antarwarga, tapi mahasiswa tak terprovokasi.


Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

24 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM: Koalisi Mahasiswa Kota Palangka Raya Kepung DPRD Kalteng

Koalisi mahasiswa se-Kota Palangka Raya melakukan demo tolak kenaikan BBM hingga melakukan pengepungan Gedung DPRD Kalimantan Tengah, kemarin.


Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

39 hari lalu

Rekomendasi Pansus DPRD Kota Batam untuk 10 OPD

Rekomendasi dibacakan saat rapat paripurna pada Jum'at, 12 Agustus 2022.


Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

58 hari lalu

Pemaksaan Jilbab SMAN 1 Banguntapan Bantul, DPRD DIY: Copot Kepala Sekolah dan Oknum Guru

Kalangan DPRD DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah bersikap tegas terkait dugaan pemaksaan penggunaan jilbab yang terjadi di SMAN 1 Banguntapan.


Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

58 hari lalu

Geram Ruang Rapat DPRD Kosong karena Zoom Meeting, Politikus PDIP: Cucu Saya Sekolah Pakai Masker

Politikus PDIP Rasyidi meminta Sekretariat DPRD DKI Jakarta mengkaji aturan penggunaan aplikasi Zoom dalam rapat paripurna.


DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

29 Juli 2022

DPRD Batam Beberkan Capaian dan Catatan APBD Batam 2021

Pemko Batam meraih capaian positif sepanjang 2021. Namun perlu peningkatan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan maupun dampak dari program kepada masyarakat.