Jokowi Hadiri HUT Bhayangkara ke-71

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan penghargaan kepada anggota kepolisian dalam rangka peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, 10 Juli 2017. TEMPO/Rizki Putra

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan penghargaan kepada anggota kepolisian dalam rangka peringatan HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta, 10 Juli 2017. TEMPO/Rizki Putra

    TEMPO.COJakarta - Memperingati Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-71, Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir untuk merayakannya di Silang Monas, Jakarta, Senin, 10 Juli 2017. Jokowi hadir bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan tiba di Silang Monas pada pukul 07.50, 10 menit sebelum acara dimulai. 

    Rencananya, Jokowi akan menjadi inspektur utama dari upacara HUT Bhayangkara yang digelar hari ini. Selain itu, ia akan memberikan tanda penghargaan terhadap polisi-polisi terpilih. 

    Baca juga: Jokowi Bertolak ke Jakarta Setelah Menghadiri KTT G-20

    Sebelum menjadi inspektur upacara, Jokowi terlebih dahulu mengecek ribuan personel kepolisian yang hadir. Sambil menaiki jip, Jokowi, yang mengenakan setelan jas lengkap, mengecek barisan pasukan yang ada. 

    Dalam acara itu, Presiden Jokowi memberi tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Nararya kepada tiga polisi. Mereka adalah Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Wahyu Hadiningrat, Ajun Komisaris Polisi Sayeti, serta Ajun Inspektur Satu Alim Sujoko.

    Bintang Bhayangkara adalah bintang penghargaan kepada anggota Polri sebagai bintang kepahlawanan untuk anggota kepolisian. Bintang Bhayangkara dibagi menjadi tiga kelas yaitu Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama dan Bintang Bhayangkara Nararya.

    Pantauan Tempo di lokasi, berbagai unsur dari Mabes Polri hadir dalam perayaan dan upacara yang dipimpin Jokowi hari ini. Selain itu, sejumlah menteri turut hadir, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. 

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.