Yasonna Sebut Alasan Tak Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus E-KTP

Reporter

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 3 Juli 2017. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dalam kasus korupsi e-KTP. Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong.

Di hadapan penyidik, Yasonna menjelaskan alasan dua kali mangkir dari panggilan KPK sebelumnya. “Sudah dua kali saya dipanggil,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut seusai pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin, 3 Juli 2017.

Baca: Kasus E-KTP, Menteri Yasonna Diperiksa KPK Selama Empat Jam

Yasonna beralasan tak memenuhi panggilan pertama KPK lantaran mengikuti rapat terbatas kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo. “Dua kali saya dipanggil, dua kali saya jelaskan. Pertama saya ratas,” tuturnya.

Pada panggilan kedua, Yasonna mengatakan sedang berkunjung ke Secretary for JusticeDepartemen Hukum, Hong Kong, untuk mengejar aset Bank Century. “Nah, sekarang saya penuhi, seharusnya tanggal 5, tapi saya percepat karena ada tugas yang lain,” ujarnya.

Sebelumnya, nama Yasonna muncul dalam persidangan bersama sembilan ketua kelompok fraksi Komisi II DPR RI, yang masing-masing menerima duit sejumlah US$ 1.500 dalam proyek e-KTP. Dalam keterangan tertulis, Ahad, 2 Juli, Yasonna mengaku kaget namanya telah dicatut dan disebut menerima pembagian uang proyek e-KTP.

Baca: Seusai Cuti Lebaran, Menteri Yasonna Datangi KPK

Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum KPK menuntut dua terdakwa korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, masing-masing 7 tahun dan 5 tahun penjara. Keduanya dinilai terbukti bersalah menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi sehingga menyebabkan negara rugi Rp 2,3 triliun.

KPK memeriksa Yasonna selama empat jam sejak pukul 11.00 hingga 15.00. “Saya dipanggil sebagai saksi mengenai kasus e-KTP tentang Andi Narogong, Irman, dan Sugiharto,” ujar Yasonna.

ARKHELAUS W.

Video Terkait:
Menkumham Yasona Laoly Diperiksa KPK Sebagai Saksi Kasus e-KTP









Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

1 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

4 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

8 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

18 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

21 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

22 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

23 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

1 hari lalu

Menkumham Dorong Pemda Indonesia Timur Lindungi Kekayaan Intelektual

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorong pemerintah daerah.


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.