Gubernur Bengkulu Mundur, Pemerintah Siap Lantik Penggantinya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, JakartaGubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-operasi tangkap tangan, kemarin. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya segera melantik Wakil Gubernur Rohidin Mersyah sebagai penggantinya.

    Menurut Tjahjo, pemerintah akan lebih dulu menunggu surat keputusan KPK bahwa Gubernur Bengkulu Ridwan ditahan sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya.

    Baca juga: Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Mundur, Wakilnya Angkat Bicara

    Selain itu, pemerintah menunggu surat resmi pengunduran dirinya. “Kalau dia sudah menyampaikan resmi surat mundur, biro hukum kami tadi sore sudah komunikasi dengan KPK, kalau sudah ada suratnya segera kami ajukan wakil gubernur,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017.

    Tjahjo menuturkan, bila pemerintah belum menerima surat pengunduran diri dan hanya menerima surat resmi penetapan tersangka dari KPK, Ridwan akan dinonaktifkan. “Sama dengan (kasus) Pak Ahok,” ujarnya.

    Ia menyayangkan tertangkapnya Ridwan oleh KPK. Menurut dia, pemerintah telah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah berhati-hati dalam merencanakan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana hibah dan bantuan sosial, retribusi, serta pajak.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini prihatin karena dalam dua bulan terakhir banyak pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Dari pimpinan DPRD, pimpinan komisi, wali kota, bupati, sampai gubernur dan istrinya,” ujar Tjahjo.

    Menurut dia, maraknya pejabat negara menjadi tersangka korupsi atau suap mengindikasikan kondisi yang mencemaskan dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap sikap tegas KPK dapat menyadarkan banyak pejabat negara agar berhati-hati.

    Tjahjo mengingatkan kepala daerah agar berkomitmen terhadap janjinya saat kampanye. Sebab, biasanya mereka diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK

    ”Saya tak bisa katakan apakah ini apes atau nasib, tapi harus hati-hati sebagai pejabat yang punya mandat masalah anggaran kebijakan publik,” kata Tjahjo soal ditetapkannya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka.

    AHMAD FAIZ



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal Penting di Rengasdengklok Sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945

    Satu hari sebelum teks Proklamasi dibacakan, ada peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Kejadian itu dikenal sebagai Peristiwa Rengasdengklok.