Gubernur Bengkulu Mundur, Pemerintah Siap Lantik Penggantinya  

Reporter

Menteri Dalam, Negeri Tjahjo Kumolo, bersama Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy (F-PKB), memberi penjelasan tentang pembahasan isu-isu krusial dalam RUU Pemilu yang masih alot. Pemerintah dan DPR berharap isu-isu tersebut dapat diputuskan secara musyawarah. Jakarta, 14 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, JakartaGubernur Bengkulu Ridwan Mukti mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca-operasi tangkap tangan, kemarin. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya segera melantik Wakil Gubernur Rohidin Mersyah sebagai penggantinya.

Menurut Tjahjo, pemerintah akan lebih dulu menunggu surat keputusan KPK bahwa Gubernur Bengkulu Ridwan ditahan sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya.

Baca juga: Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti Mundur, Wakilnya Angkat Bicara

Selain itu, pemerintah menunggu surat resmi pengunduran dirinya. “Kalau dia sudah menyampaikan resmi surat mundur, biro hukum kami tadi sore sudah komunikasi dengan KPK, kalau sudah ada suratnya segera kami ajukan wakil gubernur,” kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Juni 2017.

Tjahjo menuturkan, bila pemerintah belum menerima surat pengunduran diri dan hanya menerima surat resmi penetapan tersangka dari KPK, Ridwan akan dinonaktifkan. “Sama dengan (kasus) Pak Ahok,” ujarnya.

Ia menyayangkan tertangkapnya Ridwan oleh KPK. Menurut dia, pemerintah telah mengingatkan berkali-kali agar kepala daerah berhati-hati dalam merencanakan anggaran, pengadaan barang dan jasa, dana hibah dan bantuan sosial, retribusi, serta pajak.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini prihatin karena dalam dua bulan terakhir banyak pejabat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. “Dari pimpinan DPRD, pimpinan komisi, wali kota, bupati, sampai gubernur dan istrinya,” ujar Tjahjo.

Menurut dia, maraknya pejabat negara menjadi tersangka korupsi atau suap mengindikasikan kondisi yang mencemaskan dalam tata kelola pemerintahan. Ia berharap sikap tegas KPK dapat menyadarkan banyak pejabat negara agar berhati-hati.

Tjahjo mengingatkan kepala daerah agar berkomitmen terhadap janjinya saat kampanye. Sebab, biasanya mereka diminta menandatangani pakta integritas untuk tidak melakukan korupsi dan menyerahkan laporan harta kekayaan pejabat negara ke KPK

”Saya tak bisa katakan apakah ini apes atau nasib, tapi harus hati-hati sebagai pejabat yang punya mandat masalah anggaran kebijakan publik,” kata Tjahjo soal ditetapkannya Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti sebagai tersangka.

AHMAD FAIZ







Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

13 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

15 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

17 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

20 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

21 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

21 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan


Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

26 hari lalu

Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut rapat usulan pemberhentian gubernur oleh DPRD adalah proses yang dialami semua daerah