OTT KPK di Bengkulu, Tjahjo: Tak Mudah Jaga Komitmen Antikorupsi  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin mendengar sejumlah pejabat pusat maupun daerah hingga aparat penegak hukum yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengakui tidak mudah untuk menjaga komitmen antikorupsi terhadap aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Memang sulit sekaligus perlu waktu membangun revolusi mental masyarakat bangsa ini khususnya diri saya dan seluruh aparatur sipil negara,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Juni 2017.

Baca :
OTT Lagi, KPK Tangkap Istri dan Gubernur Bengkulu

OTT Istri Gubernur Bengkulu, KPK Temukan Rp 1 Miliar dalam Kardus

Tjahjo Kumolo menilai mentalitas antikorupsi juga bergantung pada pribadi pejabat masing-masing. Sehingga konsep revolusi mental dalam jangka panjang untuk pemberantasan korupsi harus terprogram. Selain itu harus mampu memperkuat sistem di berbagai elemen dan aspek.

Selasa kemarin 20 Juni 2017, Istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu Komisaris Besar Herman, Lily diduga menerima suap pengerjaan proyek sebesar Rp 1 miliar dari kontraktor.

Kepala Seksi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, juga tertangkap tangan oleh KPK di sebuah restoran di Bengkulu pada Jumat, 9 Juni lalu. Saat ditangkap tangan, Parlin bersama dua orang, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen proyek irigasi di BWWS Bengkulu, Amin Anwari, serta Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi.

Parlin ditetapkan tersangka oleh KPK usai diduga menerima sedikitnya Rp 160 juta dalam penanganan perkara di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.

Sebelum itu, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 5 Juni 2017. OTT tersebut terkait dengan suap DPRD Jawa Timur dari sejumlah kepala dinas setempat.

Menurut Tjahjo, meski beberapa pejabat sudah tertangkap tangan, KPK harus lebih proaktif baik dengan OTT maupun kampanye pencegahan. Termasuk menggiatkan fungsi-fungsi pengawasan khususnya dari inspektorat jenderal dan inspektorat daerah serta tim saber pungli.

DANANG FIRMANTO

Video Terkait:
OTT Kejati Bengkulu, Jaksa Parlin Purba Terancam Dipecat








Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

11 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

12 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

13 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

14 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

16 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

19 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

23 jam lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.