OTT KPK di Bengkulu, Tjahjo: Tak Mudah Jaga Komitmen Antikorupsi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo prihatin mendengar sejumlah pejabat pusat maupun daerah hingga aparat penegak hukum yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengakui tidak mudah untuk menjaga komitmen antikorupsi terhadap aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah.

    “Memang sulit sekaligus perlu waktu membangun revolusi mental masyarakat bangsa ini khususnya diri saya dan seluruh aparatur sipil negara,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 Juni 2017.

    Baca :
    OTT Lagi, KPK Tangkap Istri dan Gubernur Bengkulu

    OTT Istri Gubernur Bengkulu, KPK Temukan Rp 1 Miliar dalam Kardus

    Tjahjo Kumolo menilai mentalitas antikorupsi juga bergantung pada pribadi pejabat masing-masing. Sehingga konsep revolusi mental dalam jangka panjang untuk pemberantasan korupsi harus terprogram. Selain itu harus mampu memperkuat sistem di berbagai elemen dan aspek.

    Selasa kemarin 20 Juni 2017, Istri Gubernur Bengkulu Lily Martiani Maddari terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK di Bengkulu. Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu Komisaris Besar Herman, Lily diduga menerima suap pengerjaan proyek sebesar Rp 1 miliar dari kontraktor.

    Kepala Seksi Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, juga tertangkap tangan oleh KPK di sebuah restoran di Bengkulu pada Jumat, 9 Juni lalu. Saat ditangkap tangan, Parlin bersama dua orang, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen proyek irigasi di BWWS Bengkulu, Amin Anwari, serta Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjuto, Murni Suhardi.

    Parlin ditetapkan tersangka oleh KPK usai diduga menerima sedikitnya Rp 160 juta dalam penanganan perkara di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu.

    Sebelum itu, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur pada Senin, 5 Juni 2017. OTT tersebut terkait dengan suap DPRD Jawa Timur dari sejumlah kepala dinas setempat.

    Menurut Tjahjo, meski beberapa pejabat sudah tertangkap tangan, KPK harus lebih proaktif baik dengan OTT maupun kampanye pencegahan. Termasuk menggiatkan fungsi-fungsi pengawasan khususnya dari inspektorat jenderal dan inspektorat daerah serta tim saber pungli.

    DANANG FIRMANTO

    Video Terkait:
    OTT Kejati Bengkulu, Jaksa Parlin Purba Terancam Dipecat




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    WhatsApp Pay akan Meluncurkan E - Payment, Susul GoPay dan Ovo

    WhatsApp akan meluncurkan e-payment akhir tahun 2019 di India. Berikutnya, WhatsApp Pay akan melebarkan layanannya ke Indonesia.