Jokowi Akan Pilih 9 Tokoh untuk Pembinaan Ideologi Pancasila

Reporter

Editor

Elik Susanto

Suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 1 Juni 2017. Presiden menekankan tentang keberagaman suku bangsa, agama dan ras yang ada di Indonesia tetapi tetap harus bersatu membangun bangsa. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan berisi berbagai tokoh masyarakat dan agama sebagai dewan pengarah, yang berjumlah sekitar sembilan orang. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Nanti kelembagaannya terdiri atas dewan pengarah dan eksekutif. Dewan pengarah komponennya ada tiga, yakni negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kira-kira ada sembilan orang," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

Baca: Jokowi Bikin Unit Kerja Pemantapan Idiologi Pancasila

Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lain.

"Dalam waktu dekat, Pak Presiden akan menerbitkan (keppres) keputusan presiden untuk menentukan siapa saja dewan pengarah dan kepala eksekutifnya," ujarnya. Dia menambahkan, akan ada sejumlah deputi untuk membantu kerja UKP PIP.

"Lembaganya juga belum dibentuk, tapi mandatnya jelas, yakni meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila (P4) kalau kita gunakan bahasa populer. Nanti detailnya kita lihat di perpres," ucapnya.

Baca: Akademisi Ini Bicara Soal Idiologi Selain Pancasila yang Dipelajari di Kampus

Unit kerja itu, menurut Pratikno, akan menyesuaikan dengan situasi perkembangan teknologi dan model pendidikan. Artinya, akan ada inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran Pancasila melalui UKP PIP. "Saya yakin juga banyak inovasi yang akan dikembangkan lembaga ini. Tunggu terbentuk dulu. Mereka akan merumuskan program lebih detail," tuturnya.

Pasal 3 Perpres 54/2017 menyatakan UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sedangkan Pasal 5 menyatakan susunan organisasi UKP PIP terdiri atas pengarah yang meliputi unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, serta tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil, dan akademisi.

Adapun pelaksana terdiri atas Kepala, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi, dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Mereka akan bertugas menyiapkan program UKP PIP.

ANTARA






Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

1 jam lalu

Soal Usulan Penundaan Pemilu, Bamsoet: Tergantung Parpol Parlemen, Saya Hanya Pegang Palu

Bamsoet menyebut peluang terwujudnya penundaan Pemilu ini tergantung dari partai politik yang ada di parlemen.


Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

3 jam lalu

Gerilya Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Jokowi

Gagasan perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode mencuat lagi.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

3 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

3 jam lalu

Demokrat Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Keinginan Jokowi

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman menilai usulan perpanjangan masa jabatan ini sebenarnya keinginan Presiden Jokowi sendiri.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

4 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

5 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

6 jam lalu

Nasdem Sebut Warga Depok Rindu Anies Baswedan, Gugatan Polusi Udara ke Jokowi & Konser Dewa 19 Jadi Top 3 Metro

Nasdem sebut warga Depok rindu Anies Baswedan, gugatan polusi udara ke Jokowi & konser Dewa 19 jadi Top 3 Metro hari ini.


Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

8 jam lalu

Profil Sudirman Said Ketua Tim Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mantan Menteri ESDM Jokowi

Sudirman Said menjadi Ketua Tim Kecil yang menyiapkan Koalisi Perubahan untuk menyokong Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ini profilnya.


YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

23 jam lalu

YLKI Sebut Larangan Penjualan Rokok Ketengan Bakal Mengikis Dua Hal Ini

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyebut kebijakan larangan penjualan rokok ketengan akan mengikis dua hal.


Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

1 hari lalu

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi di Gugatan Polusi Jakarta & Demokrat DKI Kukuh Anies Baswedan Berwapres AHY

Top 3 Metro: Kontra-Memori Kasasi Jokowi dari Gugatan Atas Polusi Udara Jakarta & Demokrat DKI Berkukuh AHY Cawapres Anies Baswedan.