Jokowi Akan Pilih 9 Tokoh untuk Pembinaan Ideologi Pancasila

Reporter

Editor

Elik Susanto

Suasana upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 1 Juni 2017. Presiden menekankan tentang keberagaman suku bangsa, agama dan ras yang ada di Indonesia tetapi tetap harus bersatu membangun bangsa. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) akan berisi berbagai tokoh masyarakat dan agama sebagai dewan pengarah, yang berjumlah sekitar sembilan orang. Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

"Nanti kelembagaannya terdiri atas dewan pengarah dan eksekutif. Dewan pengarah komponennya ada tiga, yakni negara, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. Kira-kira ada sembilan orang," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

Baca: Jokowi Bikin Unit Kerja Pemantapan Idiologi Pancasila

Lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan berbagai program lain.

"Dalam waktu dekat, Pak Presiden akan menerbitkan (keppres) keputusan presiden untuk menentukan siapa saja dewan pengarah dan kepala eksekutifnya," ujarnya. Dia menambahkan, akan ada sejumlah deputi untuk membantu kerja UKP PIP.

"Lembaganya juga belum dibentuk, tapi mandatnya jelas, yakni meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila (P4) kalau kita gunakan bahasa populer. Nanti detailnya kita lihat di perpres," ucapnya.

Baca: Akademisi Ini Bicara Soal Idiologi Selain Pancasila yang Dipelajari di Kampus

Unit kerja itu, menurut Pratikno, akan menyesuaikan dengan situasi perkembangan teknologi dan model pendidikan. Artinya, akan ada inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran Pancasila melalui UKP PIP. "Saya yakin juga banyak inovasi yang akan dikembangkan lembaga ini. Tunggu terbentuk dulu. Mereka akan merumuskan program lebih detail," tuturnya.

Pasal 3 Perpres 54/2017 menyatakan UKP-PIP mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Sedangkan Pasal 5 menyatakan susunan organisasi UKP PIP terdiri atas pengarah yang meliputi unsur tokoh kenegaraan, tokoh agama dan masyarakat, serta tokoh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pensiunan pegawai negeri sipil, dan akademisi.

Adapun pelaksana terdiri atas Kepala, Deputi Bidang Pengkajian dan Materi, Deputi Bidang Advokasi, dan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi. Mereka akan bertugas menyiapkan program UKP PIP.

ANTARA






Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

2 jam lalu

Airlangga Sebut Jokowi Ingin Penanganan Inflasi seperti Pengendalian Covid-19

Jokowi ingin pengendalian inflasi dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah.


Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

9 jam lalu

Ini Kata Mahasiswa yang Dikunjungi Jokowi di BUMN Startup Day

Pertamina mengusung lima tim jebolan Pertamuda 2021 di ajang kegiatan BUMN Startup Day. Seluruhnya digawangi mahasiswa: Unair, UI, UGM, UB.


Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

11 jam lalu

Padam Kompor Listrik Sebelum Sempat Menyala

Program pengalihan kompor elpiji 3 kilogram milik masyarakat menjadi kompor listrik kandas di tengah jalan. Apa sebabnya?


Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

16 jam lalu

Jokowi Sentil Pejabat yang Pamer Berwisata ke Luar Negeri di Media Sosial

Presiden Jokowi menyentil pejabat negara yang memamerkan aktivitas melancongnya ke luar negeri di media sosial. Menurut Jokowi, kegiatan para pejabat itu membuat devisa lari ke luar negeri.


19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

16 jam lalu

19 Juta Orang Kekurangan Gizi, Moeldoko: Presiden Jokowi Sudah Minta Kita Tanam Apa Saja

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan baik.


DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

16 jam lalu

DKI Ingin MRT Jakarta Segera Akuisisi PT KCI, Realisasikan Instruksi Jokowi

MRT Jakarta telah meminta penyertaan modal daerah Rp 1,7 triliun untuk mengakuisisi PT KCI. Kondisi fiskal terkendala pandemi Covid-19.


Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

17 jam lalu

Ajak Kepala Daerah Kompak Tangani Inflasi, Jokowi Sebut Kondisi Ekonomi 2023 Makin Gelap

Presiden Jokowi mengajak seluruh kepala daerah untuk kompak bersama-sama menghadapi ancaman inflasi


Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

18 jam lalu

Jokowi Tetap Inginkan Pembangunan Infrastruktur Terus Berjalan

Jokowi menjelaskan, infrastruktur dibutuhkan karena merupakan fondasi bangsa agar bisa bersaing dengan negara lain.


OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

18 jam lalu

OPM Sebut Jokowi Penjahat Perang, Moeldoko: Kami Akan Tangkap Mereka

Kepala Staf Presiden Moeldoko bereaksi keras atas pernyataan TPNPB-OPM menyebut Presiden Jokowi sebagai penjahat perang di Papua.


Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

18 jam lalu

Sri Mulyani: 40 Persen Belanja Pemerintah Pusat dan Daerah Ada di Kuartal IV 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah masih memiliki daya belanja yang besar hingga kuartal IV - 2022. Ini untuk menopang ekonomi hingga akhir tahun supaya bisa tumbuh di atas 5 persen sepanjang 2022.