Marak Radikalisme, Pemuda Buleleng: Pancasila Sudah Harga Mati

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO/Hariandi Hafid

    TEMPO.CO, Singaraja - Kalangan pemuda di Kabupaten Buleleng, Bali, yang tergabung dalam sejumlah organisasi kepemudaan mendukung upaya pemerintah pusat dan daerah memberantas paham radikalisme yang berkembang di tanah air.

    "Kami mendukung pemerintah memberantas paham radikal yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," kata Ketua Kelompok Pemuda Buleleng, Teja Artha Sakti Sukma, di Singaraja, Sabtu 20 Mei 2017. (Baca juga: Maarif Institute: Pancasila Sudah Mencerminkan Islam)

    Teja Artha mengatakan, saat ini Indonesia telah dilanda berbagai macam paham radikalisme yang mengarah pada perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut dia, keadaan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja. Teja berharap ada keseriusan dari semua pihak baik pemerintah dan masyarakat dalam menjaga iklim kebhinnekaan di Indonesia.

    "Kami akan serahkan hasil petisi kami bersama sejumlah organisasi kepemudaan yang tertuang dalam Panca Api Satria Nusantara kepada pemimpin di Buleleng seperti bupati dan Kapolres," tutur Teja Artha. (Baca: Cegah Konflik SARA, Warga Singkawang Deklarasi Kebhinekaan)

    Teja Artha menjelaskan,pemikiran tersebut merupakan konsep idealisme pemuda sebagai pewaris pembangunan dan penerus ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. "Mari menjaga keutuhan dasar negara kita yakni Pancasila. Pancasila sudah harga mati dan semua harus mengikuti Pancasila sebagai dasar negara," kata dia.

    Dia menambahkan, gabungan organisasi kepemudaan Buleleng siap menjaga iklim toleransi antarpemuda di kabupaten yang dikenal dengan kota pendidikan itu. "Kami siap mengawali di Buleleng dengan tetap menjaga kebhinnekaan yang selama ini berjalan sangat baik," ujar Teja.  (Baca: Diolok Kafir, Siswa Mengadu ke DPRD Kota Yogyakarta)

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.