Koalisi Ini Tolak Isu Reklamasi Dibawa ke Ranah Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi proyek reklamasi Teluk Jakarta saat Komisi IV DPR meninjau Pulau D, Jumat, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus W.

    Kondisi proyek reklamasi Teluk Jakarta saat Komisi IV DPR meninjau Pulau D, Jumat, 24 Maret 2017. Tempo/Arkhelaus W.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pengembangan Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menilai isu reklamasi belakangan banyak dibicarakan di beragam arena dan penyelenggara yang memiliki kepentingan bermacam-macam. Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mengapresiasi diskusi serta debat publik yang sehat dan partisipatif perihal reklamasi.

    Baca: Reklamasi Teluk Jakarta, Izin Baru Pulau C dan D ...

    Namun Marthin menyatakan secara tegas menolak apabila isu reklamasi disetir demi kepentingan politik praktis atau penyubur prasangka-prasangka. “Kami meminta semua pihak berfokus pada masalah penting, yaitu lingkungan, hak ekonomi, sosial, dan budaya,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2017.

    Menurut Marthin, nelayan, kelompok perempuan, pakar, aktivis lingkungan, aktivis hak ekonomi, sosial, budaya, serta aktivis pembela hak asasi perempuan telah mengidentifikasi berbagai masalah dari proyek reklamasi. Mereka meyakini reklamasi akan mengubah perairan pesisir dari milik bersama menjadi milik pribadi.

    Ia menyebutkan kajian ilmiah menunjukkan pengurukan pesisir mengakibatkan peningkatan sedimentasi, yang akan menimbulkan banjir dan polusi lebih parah. Selain itu, ada biaya ekonomi dan sosial yang sangat mahal demi kepentingan komersial.

    Proyek reklamasi, kata Marthin, telah menutup akses dan ruang kehidupan nelayan untuk mencari ikan. Bahkan kondisi lingkungan di wilayah sumber pasir akan tergerus demi menimbun Teluk Jakarta dengan satu miliar kubik meter pasir. Proyek itu pun telah memberikan beban berlapis terhadap perempuan pesisir dan nelayan. Sebab, pembangunan tidak memperhatikan keadilan gender.

    Koalisi, Marthin melanjutkan, mendesak pemerintah memperbaiki kondisi lingkungan di ekosistem perairan pesisir Teluk Jakarta. Caranya, dengan membenahi tata kelola air dan 13 sungai dari limbah padat dan cair secara bertahap. Termasuk menghentikan swastanisasi pengelolaan air Jakarta dengan memperhatikan kebutuhan dan dampak spesifik yang dialami perempuan.

    Marthin menyebutkan para ahli telah memperhitungkan bahwa cara itu akan lebih lestari dan menguntungkan dari segi ekonomi maritim secara jangka panjang. Selain itu, sebagai bagian dari perbaikan lingkungan di Teluk Jakarta, hutan bakau yang telah banyak berkurang harus ditanam kembali.

    Baca:DPR Tinjau Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Ini Rekomendasinya

    Dia mengimbau agar penyebaran kajian berbasis ilmu dan pengetahuan soal dampak buruk reklamasi bisa disebarkan seluas-luasnya. “Kami berharap analisis ilmiah, yang berbasis bukti dan fakta terverifikasi untuk menolak reklamasi, bisa diakses dan dipahami semua orang,” ujarnya.

    DANANG FIRMANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Modus Sejumlah Kepala Daerah dan Pejabat DPD Cuci Uang di Kasino

    PPATK menyingkap sejumlah kepala daerah yang diduga mencuci uang korupsi lewat rumah judi. Ada juga senator yang melakukan modus yang sama di kasino.