Menjelang Vonis Ahok, Begini Kata Jaksa Agung  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung HM Prasetyo saat sesi wawancara khusus dengan Tempo Media Grup di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 18 November 2015. TEMPO/Subekti

    Jaksa Agung HM Prasetyo saat sesi wawancara khusus dengan Tempo Media Grup di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, 18 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Padang - Jaksa Agung M. Prasetyo berharap semua pihak bisa memahami hakim dalam persidangan kasus penistaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Persidangan dengan agenda pembacaan vonis akan berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 9 Mei 2017.

    "Semua pihak harus bisa memahami. Biarlah hukum berjalan sesuai dengan koridornya," ujarnya saat berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Senin, 8 Mei 2017.

    Baca juga: Menjelang Pembacaan Vonis, Ahok Menilai Ada Tekanan Massa

    Menurut Prasetyo, tugas jaksa penuntut umum (JPU) sudah selesai setelah menuntut Ahok dengan hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Ahok dituntut bersalah sesuai dengan Pasal 158 KUHP.

    Saat ini, kata Prasetyo, kewenangan penuh berada di pengadilan. Tak boleh ada pihak lain yang mencampuri. "Tugas jaksa penuntut umum sudah selesai. Kami tak boleh mencampuri," ucapnya.

    Ahok dilaporkan dalam kasus dugaan penistaan agama terkait dengan pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016. Tim jaksa dalam tuntutannya menilai ucapan Ahok memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras, tapi tak menistakan agama.

    Kepolisian Daerah Metro Jaya mulai menggelar rapat pengamanan untuk pembacaan vonis terhadap Ahok besok. Sebanyak 12-14 ribu personel disiagakan. Polisi juga telah meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia untuk ikut membantu.

    ANDRI EL FARUQI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Bagi-bagi Jatah Menteri di Komposisi Kabinet Jokowi

    Partai koalisi pemerintah membahas komposisi kabinet Jokowi - Ma'ruf. Berikut gambaran komposisi kabinet berdasarkan partai pendukung pasangan itu.