Marak Hoax Tawuran Pelajar di Klaten, Mendikbud Cek ke Lapangan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan  motivasi kepada para siswa SMA N 1 Klaten yang baru lulus. Muhadjir mengaku terpaksa ke Klaten karena ramainya berita hoax soal kasus konvoi pelajar brutal di Klaten. TEMPO/ Dinda Leo Listy

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan motivasi kepada para siswa SMA N 1 Klaten yang baru lulus. Muhadjir mengaku terpaksa ke Klaten karena ramainya berita hoax soal kasus konvoi pelajar brutal di Klaten. TEMPO/ Dinda Leo Listy

    TEMPO.CO, Klaten - Ramainya berita palsu alias hoax ihwal kasus tawuran para pelajar di Kabupaten Klaten yang beredar di media sosial membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy gerah. "Saya terpaksa ke sini untuk melihat sendiri, apa benar berita-berita yang beredar di media sosial itu," kata Muhadjir saat mengunjungi SMA Negeri 1 Kabupaten Klaten pada Kamis, 4 Mei 2017.

    Muhadjir mengatakan, berita-berita hoax yang beredar sejak Selasa 2 Mei 2017 lalu seolah menggambarkan Klaten dalam kondisi yang sangat mencekam. "Dikatakan ada 17 (pelajar) yang meninggal, ratusan korban, dan lain-lain. Ternyata di sini tidak seseram yang diberitakan (hoax)," kata pengganti Anies Baswedan itu.

    Baca: Acara Lulusan SMAN 1 Klaten Ditunda karena Serangan Konvoi Brutal

    Adapun konvoi pelajar SMK dan SMA dalam merayakan hari pengumuman kelulusan di Klaten pada Selasa 2 Mei 2017 lalu memang berlangsung rusuh. Di sejumlah ruas jalan yang dilalui, gerombolan pelajar yang sebagian berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu tidak segan melakukan pengrusakan dan penganiayaan terhadap pelajar lain tanpa sebab.

    Sedikitnya ada sebelas siswa--sebelumnya diberitakan lima siswa--dari SMAN 1 Klaten yang menjadi korban keberingasan konvoi pelajar tersebut. Tiga korban di antaranya terkena sabetan senjata tajam. Hingga Rabu siang 3 Mei 2017, Kepolisian Resor Klaten masih memeriksa sebelas pelajar yang sebagian besar dari Kabupaten Sleman, DIY.

    Sejak menjadi Mendikbud, Muhadjir mengaku sudah berkali-kali mengingatkan seluruh pihak yang terkait untuk mewaspadai hari pengumuman kelulusan. Sebab, pelajar yang lulus maupun yang tidak lulus sama-sama memiliki potensi yang berlebihan dalam mengekspresikan perasaannya.

    Baca: Kronologi Serangan Brutal Konvoi Pelajar di SMA N 1 Klaten  

    "Lulus terlalu bergembira juga berbahaya. Yang tidak lulus apalagi, jadi sama-sama berisiko," kata Menteri Muhadjir.

    Dalam forum dihadiri puluhan guru dan kepala SMA dan SMK di Klaten itu, Muhadjir berujar, vandalisme di kalangan pelajar biasanya bermula dari keisengan belaka. Namun, jika dibiarkan, kenakalan itu bisa merembet dan meluas menjadi tindak kriminal. "Saya tahu, anak SMP biasanya mulai mengenal minuman keras. Anak SMA mulai kenal seks bebas, melepas virginitasnya pada saat pesta," ujar Muhadjir.

    Menurut dia, hal-hal negatif tersebut bisa ditangkal jika para siswa dibekali ilmu agama. "Meski bukan sebagai pengampu mata pelajaran agama, guru yang lain juga bisa membantu," Muhadjir berujar.

    Baca: Geng di Sekolah Mulai Marak, Yogyakarta Darurat 'Klithih'  

    Wakil Kepala Kepolisian Resor Klaten, Komisaris Hari Sutanto, juga mengeluhkan ihwal ramainya berita hoax tawuran pelajar di Klaten yang menyebar melalui aplikasi WhatsApp maupun Facebook. "Bahkan rekan-rekan sejawat dari sejumlah daerah juga mengkonfirmasi kebenaran kabar yang beredar itu langsung kepada saya," kata Hari saat ditemui di kantornya pada Rabu 3 Mei 2017.

    Hari mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada kabar yang tidak jelas sumbernya. "Sudah tahu itu berita tidak benar, masih disebarkan lagi ke orang lain," kata Hari.  Dia juga meminta masyarakat bersabar menunggu hasil penyelidikan kepolisian dalam penanganan kasus konvoi pelajar rusuh di Klaten tersebut.

    DINDA LEO LISTY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.