Kementerian PMK dan PBNU Jalin Kerja Sama Tangkal Radikalisme

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menjalin kerjasama dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama tentang Gerakan Revolusi Mental. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan oleh Menteri PMK Puan Maharani dengan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj di Auditorium PBNU, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Mei 2017.

    Gerakan Revolusi Mental yang diwacanakan oleh pemerintah sebagai bagian upaya untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut  di lapangan, Kementerian PMK dan PBNU akan membentuk tim kecil.

    Baca: Ketua PBNU: Lebih Ringan Pornografi Dibanding Radikalisme

    Nota kesepahaman Kementerian PMK dan PBNU itu bertema “Pembangunan Karakter Mental Bangsa Menuju Indonesia yang Berdaulat, Bermartabat, Berketahanan, Mandiri, dan Berkepribadian.”

    Adapun poin penting isi  kerjasama itu meliputi tiga poin. Pertama, merupakan tindak lanjut Inpres Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).  Kedua, sinergi dalam program pembangunan manusia antara pemerintah , dalam hal ini Kementerian PMK dengan PBNU. Adapun ketiga  untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

    Saat ini PBNU sedang melaksanakan program madrasah kader NU  di beberapa provinsi dengan tujuan membangun pemahaman agama yang moderat, dapat menerima keberagaman, toleransi yang berwawasan kebangsaan.

    Simak: Prihatin Kondisi Bangsa, NU Jawa Timur Gelar Istighosah Kubro

    “Nahdatul Ulama dan para ulama di berbagai pelosok negeri telah memiliki komitmen untuk menjaga NKRI., Ulama juga memberikan pendalaman jati diri bangsa dan sesuai dengan watak keindonesian," kata Said.

    Menurut Said, NU tetap konsisten mempertahankan NKRI dan keberagaman. Sebab  di dalam tubuh NU, kata dia, sesungguhnya sudah dimulai upaya membangun karakter bangsa  lewat peran para kiai yang tersebar diberbagai kampung.

    Said berujar NU tetap menolak paham radikal. "NU akan selalu menjadi garda terdepan untuk menjalankan program pemerintah dengan gerakan revolusi mental," ucap Said.

    MURDINSAH | KSW


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.