Hari Pendidikan, Dosen UPN Yogyakarta Mogok Mengajar  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • UPN Veteran Yogyakarta. lppm.upnyk.ac.id

    UPN Veteran Yogyakarta. lppm.upnyk.ac.id

    TEMPO.COYogyakarta - Saat dunia pendidikan memperingati Hari Pendidikan Nasional, Selasa, 2 Mei 2017, para dosen dan karyawan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta mogok mengajar. Mereka masuk ke kampus dan melaksanakan upacara tapi tidak bekerja.

    Para dosen dan karyawan yang tergabung dalam Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) sepakat mogok kerja sebagai bentuk protes tidak jelasnya nasib mereka setelah 3 tahun universitas itu menjadi perguruan tinggi negeri. "Sejak berstatus menjadi universitas negeri, UPN Veteran Yogyakarta sejak 2014 menyisakan permasalahan kepegawaian yang kompleks," kata Arif Rianto BN, MT, Ketua Forum Pegawai Tetap Yayasan UPN Veteran Yogyakarta, Selasa. 

    Baca juga: Ratusan Staf UPN Veteran Tuntut Status Kepegawaian

    Status kepegawaian mereka, kata dia, tak jelas. Selain itu, kesejahteraan menurun, gaji terlambat, dan tunjangan kinerja tidak diberikan penuh. Bahkan sekarang uang makan belum bisa diberikan karena alasan status yang tidak jelas itu.

    "Kalau universitas dijadikan negeri, pegawainya juga dong. Bukan hanya aset yang justru diambil, sumber daya manusianya justru telantar," katanya.

    Ketua Dewan Penasihat Forum Pegawai Tetap Yayasan Ir Lestanta Budiman, MHum menyatakan aksi mogok kerja dimaksudkan agar segera ada solusi untuk masalah kepegawaian mereka. Pihaknya juga meminta maaf kepada para mahasiswa karena ratusan dosen dan karyawan mogok kerja. "Jangan sampai kita jadi tumbal penegerian universitas," kata Lobo, panggilan Lestanta.

    Ia mengatakan para pegawai yayasan ini sudah ke mana-mana mengadukan nasib, mulai ke DPRD, DPD RI, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Setkab RI, hingga DPR dan MPR. Namun belum ada hasil sama sekali. Hingga berita diturunkan, belum ada pihak rektorat UPN yang merespons aksi mogok mereka.

    MUH SYAIFULLAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.