TEMPO.CO, Bandung - Aksi beragam kelompok merayakan Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei di Bandung dipusatkan di Jalan Diponegoro di depan Gedung Sate, kantor gubernur Jawa Barat.
"Ada yang menyampaikan aspirasinya di Balaikota sebentar, kemudian semua berkumpul di Gedung Sate," kata Pejabat Sementara Kabagops Polrestabes Kota Bandung, Ajun Komisaris Besar Mahmud, Senin, 1 Mei 2017.
Sejumlah organisasi buruh memilih beberapa lokasi di Kota Bandung sebagai titik kumpul sebelum berombongan menuju Gedung Sate. Mahmud mengatakan, petugas polisi disiagakan di sejumlah lokasi pintu masuk kota untuk mengawal rombongan buruh menuju Gedung Sate. "Diperkirakan 2.600 orang peserta unjuk rasa," kata dia.
Baca: May Day, Polda Prediksi 40 Ribu Orang Demo di Jakarta
Sebagian buruh di wilayah Bandung Raya juga dilaporkan bergerak menuju Jakarta untuk mengikuti aksi serupa di ibukota. Dari Bandung sekitar 259 orang menuju Jakarta. Polda Jabar mencatat 3 ribuan orang perwaikila buruh dari seluruh kabupaten/kota berangkat menuju Jakarta.
Pantauan Tempo, sejumlah kelompok buruh bergantian mampir di Gedung Sate menggelar orasi. Gaspermindo misalnya berorasi menolak upah murah. "Kami menolak upah murah, menolak outsourcing, dan kami meminta bagi pemerintah untuk mengadakan perumahan muraj bagi buruh," kata Ketua Gaspermindo Jabar Azhar Hariman, 1 Mei 2017.
Kelompok jurnalis Bandung juga ikut meramaikan aksi Hari Buruh Nasional di Gedung Sate. Ketua AJI Kota Bandung Ari Syahril Ramadhan menyoroti soal minimnya organisasi serikat pekerja di media. "Mengajak seluruh jurnalis dan pekerja media untuk membentuk serikat pekerja di tempatnya bekerja atau membentuk serikat pekerja lintas media," kata dia, 1 Mei 2017.
Baca: May Day,Soekarwo: Orasi Buruh Jangan Menghujat,Kasihan Istri-Anak
Jurnalis Bandung juga menuntut perusahaaan media untuk memenuhi hak normatif pekerja media dengan standar upah minimal, tunjangan, hingga hak libur, hingga protes PHK sepihak jurnalis Zaky Yamani.
Mayoritas kelompok buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia datang belakangan. Ratusan buruh kelimpok itu yang sebelumnya berkumpul di Monumen Perjuangan berjalan kaki menuju Gedung Sate.
Ketua PD FSP TSK SPSI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan, pemindahan pengawasan hubungan industrial pada pemerintnah provinsi diragukan efektif. "Apakah bisa maksimal? Banyak perusahaan yang tidak melaksanakan UMK tapi pemerintah hanya diam saja," kata dia, 1 Mei 2017.
Baca: May Day, 10 Ribu Buruh Jawa Barat Menyasar Gedung Sate
Roy mengatakan, sejumlah tuntutan daerah mengenai penerbitan upah sektoral juga tak kunjung disetujui gubernur. Dia mengklaim, kepu7san upah sektoral Kota Bandung, Purwakarta, dan Karawang tak kunjung ditandatangani gubernur.
Soal upah murah jadi sorotan. Roy mengatakan, setelah kebijakan kenaikan UMK mengacu pada kenaikan inflasi daerah, pemerintah juga berniat merevisi Undang-Undang 13/2003. Rencana ini ditolak buruh. "Menteri Tenaga Kerja menyatakan bahwa Undang-Undang 13 sudah tidak ramah investasi sehingga ingin di revisi," kata dia.
Kelompok buruh juga menuntut perbaikan dan penambahan fasilitas layanan kesehatan lewat BPJS Kesehatan. "Kita ingin perbaikan layanan dan penambahan rumah sakit sehingga tidak ada lagi buruh yang ditolak di rumah sakit karena alasannya kamar penuh, padahal kira membayar iuran tapi kita tidak pernah mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan," kata dia.
AHMAD FIKRI
