TEMPO.CO, Purwakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan ihwal tidak adanya agenda perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Tidak ada reshuffle. Tidak hari ini, minggu ini, atau bulan ini," katanya, kepada para wartawan seusai menghadiri peringatan Isra Mi'raj di Pesantren Alhikamussalafiyah Cipulus, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa, 25 April 2017.
Simak pula: Soal Reshuffle Kabinet, Wiranto: Sudah Jadi Isu Mingguan
Jokowi mengungkapkan, tak adanya reshuffle kabinet tersebut, disebabkan hasil penilaian terhadap para menteri yang dilakukannya menunjukkan baik-baik saja. "Evaluasi terhadap kinerja menteri rutin dilakukan tiap minggu bahkan tiap hari," ujar Jokowi.
Ia bahkan memuji kinerja para menteri Kabinet Kerja yang dipimpinnya, karena setiap hari mereka terus turun ke daerah-daerah dan ke lapangan. "Tiap hari para menteri itu selalu ke daerah dan ke lapangan," katanya.
Jika ada menteri yang melaksanakan kinerjanya tidak sesuai target, Jokowi menilainya sebagai persoalan lain. "Itu persoalan lain," ucapnya pendek.
Baca juga: Isu Reshuffle Kabinet, Yasonna: Agar Menteri Tidak di Zona Nyaman
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengatakan kondisi yang dihadapi saat ini membuat banyak menteri akan sulit mencapai target kerja. Namun, melesetnya target itu tidak berarti menteri-menteri itu akan di-reshuflle.
"Target itu harus dicapai, iya. Tapi dalam keadaan hari ini, tidak banyak menteri yang bisa mencapai targetnya. Jadi, tidak berarti diganti semua," kata Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa, 25 April 2017.
Kalla mencontohkan target penerimaan pajak pada Kementerian Keuangan yang pasti tidak bisa dicapai. Demikian juga dengan target pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam membangun jalan yang akan sulit karena terkendala anggaran. "Target ekspor juga tidak jalan, sulit dicapai. Begitu selanjutnya. Terkecuali reshuffle ada alasan yang kuat," kata Kalla.
Lihat juga: Reshuffle Kabinet, JK: Banyak Menteri Tak Penuhi Target, Tapi ...
Saat membuka Kongres Ekonomi Umat di Hotel Sahid, Jakarta, pada Sabtu 22 April 2017 lalu, Presiden Jokowi mengancam akan mencopot menteri yang bekerja tidak mencapai target. Jokowi mencontohkan target pada Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mensertifikasi 5 juta bidang tanah pada tahun ini. Pada 2018 ditargetkan 7 juta sertifikat, dan tahun 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat.
"Kalau tidak selesai, ya, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti. Ya saya blak-blakan saja, dengan menteri juga begitu. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan yang lain-lainnya," kata Jokowi saat itu.
Ketika disinggung soal posisi Basuki Tjahaya Purnama yang bakal masuk kabinet pasca kekalahan dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi menyatakan bahwa yang bersangkutan sampai saat ini masih menjabat gubernur. "Pak Ahok--panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama--kan masih menjabat gubernur sampai Oktober 2017," tegasnya.
NANANG SUTISNA
